BERBAGI
Bertempat di Ruang Pogombo Kantor Bupati Poso, Selasa (20/04/2021) Bupati Poso dr. Verna G.M. Inkiriwang bersama Wakil Bupati Poso M. Yasin Mangun, S.Sos dan Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Yan Edward Guluda,SH.,MH mengikuti acara Sosialisasi Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksananaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tangah melalui video conference. Dalam kesempatan itu hadir beberapa Kepala OPD terkait dan Pihak BPJS Poso mengikuti kegiatan tersebut.
Kegiatan Sosialisasi instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Tengah, dibuka oleh Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Wakil Gubernur Dr. H. Rusli Dg Palabbi,SH. MH.
Kegiatan tersebut juga diikuti Direktur Kepesertaan BPJS ketenagakerjaan, kepala BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Tengah, Kejaksaan tinggi Sulawesi Tengah yang diwakili Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Deputi Wilayah Sulawesi Maluku bidang pelayanan BPJS ketenagakerjaan, Sekretaris Daerah Sulawesi Tengah, Direktur Bank Sulteng, para ketua organisasi profesi dan asosiasi pekerja dan mitra, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah dan tamu undangan lainnya.
BPJS adalah badan hukum publik yang berfungsi menyelenggarakan program Jaminan Sosial bagi seluruh penduduk di Indonesia. Sesuai Undang undang Nomor 24 Tahun 2011 PT. ASKES dan JAMSOSTEK yang telah di ubah menjadi BPJS yang di bentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dalam sambutannya Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan sosialisasi ini adalah dalam rangka menyamakan presepsi dan menyebar

luaskan informasi seputar Inpres Nomor 2 Tahun 2021, tentang optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai kewajiban yang harus di laksanakan oleh institusi pemberi kerja di kalangan Non ASN atau Pegawai HONORER di lingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah. Olehnya semangat Inpres Nomor 2 Tahun 2021 dalam rangka memberikan keyakinan kepada masyarakat, bahwa Pemerintah hadir bersama sama masyarakat, terutama bagi pegawai pemerintah yang masih menyandang status Honorer mestinya mendapat dukungan dan kiranya dapat di turunkan menjadi Peraturan Kepala Daerah yang memiliki Legalitas, sehingga OPD dapat mengalokasikan Anggaran bagi tenaga Honorer untuk di daftarkan sebagai Peserta Program BPJS ketenagakerjaan.
Berdasarkan data BPJS ketenagakerjaan jumlah kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja di Sulawesi Tengah masih di bawah 50% persisnya hanya 16,5% dari total angkatan kerja atau terdapat lebih dari 1,2 juta pekerja kita yang belum terdaftar dalam program JAMSOSTEK.
Wakil Gubernur berpesan olehnya momentum Inpres ini merupakan spirit dan semangat kita untuk bekerja, sama dalam memberikan perlindungan sosial secara Adil, Luas,dan merata khususnya kepada pegawai Non ASN dan pekerja rentan, seperti Petani, Nelayan, buruh bangunan, dan lain-lain.
Mengakhiri sambutannya Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada jajaran BPJS cabang Palu, Dinas Tenaga Kerja dan

 Transmigrasi Provinsi, Kabupaten Kota yang selama ini proaktif dalam mensosialisasikan dan melaksanakan upaya-upaya untuk meningkatkan cakupan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah. Begitu juga kepada jajaran OPD perusahaan, pelaku usaha dan institusi pemberi kerja yang selama ini sudah berkomitmen dan memenuhi kewajiban hak-hak pekerjanya dan mendaftarkan mereka sebagai peserta aktif program BPJS Ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah.
Acara dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis Inpres nomor 2 tahun 2021 dari asisten deputi wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku kepada Wakil Gubernur Sulawesi Tengah.
Kominfosandi_Poso

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here