BERBAGI

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak untuk menjamin pemenuhan hak anak, pemerintah berkewajiban unuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang penyelenggaraan perlindungan anak melalui pengembangan Kabupaten/Kota layak anak. Hal ini disampaikan oleh Bupati Poso, dr. Verna G.M Inkiriwang, dalam sambutannya, saat menghadiri kegiatan Launching Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, yang dirangkaikan dengan Pengaugerahan Bunda Literasi serta Penandatanganan MoU tentang Kabupaten Poso Layak Anak, Kamis (08/04/21), dikantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Poso. Hadir pada kegiatan ini, anggota Forkompimda Poso, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Poso, Konsultan Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi, Para Kepala OPD Lingkup Pemda Poso dan para tamu undangan lainnya.

 

Selanjutnya Bupati Poso berpesan kepada para guru dan para orang tua, hendaknya harus lebih berperan dalam memberikan pendidikan yang sehat serta literasi yang tepat kepada anak-anak. Selain itu, dapat juga mengenalkan kepada anak tentang budaya dan kearifan lokal. Sehingga ketergantungan dan kecanduan anak dalam bermain gadget, perlahan bisa hilang dan para anak akan tumbuh menjadi anak yang disiplin, patuh pada orang tua serta bertanggung jawab.

 

Bupati Poso juga menekankan agar penandatanganan MoU kali ini antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Poso dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kab. Poso tentang Kabupaten Poso layak anak, jangan hanya sebatas seremonial saja. Akan tetapi harus ada tindak lanjut dan upaya konkrit dari perjanjian tersebut, sehingga Kabupaten Poso benar-benar menjadi daerah layak anak.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here