BERBAGI
Bupati Poso memberikan sambutan dalam acara peletakan batu pertama rumah layak huni

DISKOMINFO-Bupati Poso melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Poso membangun 25 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) pada Jumat, 3 Januari 2020 di Desa Kelei Kecamatan Pamona Timur. Kegiatan ini awali dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Poso Kol. Marinir (Purn) Darmin Agustinus Sigilipu bersama Ketua DPRD Kabupaten Poso, Kepala Dinas Perumahan dan Tokoh Agama setempat.

Bantuan ini merupakan hasil readiness criteria yang diusulkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah dan diajukan ke pihak Kementrian PUPR Direktorat Penyediaan Perumahan. Adapun proses pengajuan usulan ini berdasarkan data yang dihimpun oleh Kepala Desa setempat berupa data jumlah rumah dan lokasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Jumlah data yang diusulkan minimal 20 unit per desa/ kelurahan dengan legalitas tanah calon penerima bantuan tidak dalam sengketa dan sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Penerimanya pun harus didasarkan pada beberapa ketentuan yakni

  1. seperti Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga, memiliki atau menguasai tanah dengan alas hak yang sah.
  2. belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah tidak layak huni.
  3. belum pernah memperoleh dana bantuan yang sama atau bantuan pemerintah untuk program perumahan lainnya.
  4. penghasilan kurang atau sama dengan upah minimal provinsi.

Bantuan Pemerintah ini, menurut Bupati Darmin merupakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menempati rumah layak huni dalam lingkungan yang sehat. “Bantuan ini juga nantinya akan diberikan secara bertahap untuk wilayah-wilayah lainnya di seluruh Kabupaten Poso yang tentunya bukanlah sebuah perjuangan yang mudah kami lakukan untuk berkoordinasi dengan pihak Kementrian PUPR” jelas Bupati Darmin.

Adapun sejumlah bantuan yang telah diberikan baik berupa kendaraan operasional, kucuran dana maupun sejumlah bantuan lainnya, menurut Bupati Darmin bukanlah sebuah usaha yang dilakukan semudah membalikkan telapak tangan. “Ada koordinasi yang harus kami lakukan terlebih dahulu dengan pihak-pihak kementrian dari Pemerintah Pusat, berbagai persyaratan harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah dalam membawa serta memperjuangkan aspirasi kebutuhan masyarakat Kabupaten Poso sampai ke Pemerintah Pusat hingga pada saat ini kita dapat rasakan bersama sejumlah perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk Kabupaten Poso” terang Bupati.

Adanya perimbangan bantuan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sejatinya merupakan dukungan yang diberikan Pemerintah Pusat kepada daerah dalam upaya pembangunan yang merata di seluruh pelosok wilayah. Hal ini juga ditegaskan Bupati Darmin sebagai informasi dan jawaban yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat tentang apa yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam upaya membangun Kabupaten Poso serta untuk meluruskan segala cibiran-cibiran miring yang dialamatkan kepada pemerintah.

Sesi Kristina Mapeda, SH, MH selaku Ketua DPRD Kabupaten Poso yang saat itu juga hadir dalam  Peletakan Batu Pertama Pembangunan Rumah bagi masyarakat Desa Kelei, mengakui bahwa lembaga legislative yang dipimpinnya saat ini juga telah melakukan pengawasan serta pantauan penuh kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang dipimpin oleh Bupati Darmin bersama Wabup Wamsuri.

Baca Juga :  Pekan Panutan Pajak Tahun 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image