BERBAGI

Kegiatan Penandatanganan MoU Tentang Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Antara Bupati Poso Dengan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu RI Provinsi Sulawesi Tengah , serta Penyerahan Piagam Opini WTP dari Menteri Keuangan RI kepada Pemda Poso, yang dilaksanakan diruang Pogombo Kantor Bupati Poso, pada hari Rabu (16/10/19). Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu, Kanwil DJPb Kemenkeu RI Provinsi Sulteng Irfa Ampri, AK, MA, PhD, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso Samuel Wunda, SE, Kepala KPPN Poso Trimo Yulianto, Kepala KPPN Palu, Para Kepala OPD di Lingkup Pemerintah Kabupaten Poso. Kegiatan ini di awali dengan penandatanganan MoU  terkait dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.  

Baca Juga :  Pelantikan Anggota Pengurus BPD Buyumpondoli

Dalam sambutan Kakanwil DJPb Kementrian keuangan RI Provinsi Sulawesi Tengah, Irfa Ampri, AK, MA, PhD  mangatakan bahwa dengan adanya kerjasama ini Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi guna mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif, efisien, dan transparan. Serta dalam Penandatangan MOU ini menurut Irfa Ampri sudah sesuai dengan isi aturan yang menyatakan sebagai penyempurnaan pengaturan yang dilakukan dalam menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Irfa Ampri juga menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso atas apresiasi yang diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dan Insya Allah akan terjadi lagi di tahun-tahun berikutnya.

Baca Juga :  PNS Harus Netral Dalam Pilkada Serentak

Bupati Poso Kolonel Marinir (Purn)   Darmin Agustinus Sigilipu dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh OPD lingkup Pemda Poso, terkhusus Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah atas upaya-upaya yang dilakukan didalam pengelolaan dan penatausahaan sistem keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang telah mendapat Piagam Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualiaan) dari Menteri Keuangan RI kepada Pemda Poso sebagai apresiasi atas penilaian tertinggi yang diraih oleh Pemda Poso dalam pengelolaan keuangan daerah.

Bupati Poso menambahkan, dengan  penandatanganan MoU ini diharapkan kedepan dapat memberi penguatan kepada kami Pemda Poso dalam urusan koordinasi tentang kebijakan pengelolaan keuangan antara pusat dan daerah sehingga memberikan kemudahan-kemudahan sesuai petunjuk dan aturan yang ada didalam pengelolaan dana-dana pusat di daerah Kabupaten Poso. Selain itu, MoU ini juga mencakup pemanfaatan bersama data dan informasi keuangan publik diwilayah Kabupaten Poso meliputi potensi penerimaan asli daerah kabupaten, indikator perkembangan ekonomi daerah, perkembangan jumlah dan jenis investasi daerah, data dan informasi calon debitur potensial atau debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Mikro Dan Kecil (KUMK), realisasi triwulan pendapatan dan belanja badan layanan umum daerah, serta laporan berkala realisasi APBN dan APBD.

Baca Juga :  Siswa-Siswi Tuna Rungu ”Pramuka Keliling Indonesia” Kunjungi Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Poso

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image