BERBAGI

Sesuai amanat peraturan menteri dalam negeri nomor 86 tahun 2017 tentang  tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perda RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pasal 14 ayat 3 menyatakan bahwa penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD dilakukan berbasis E-planning. selain itu juga sesuai rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi pemerintah kabupaten poso yang terus dipantau progressnya oleh komisi pemberantasan korupsi yaitu E-planning harus terintegrasi dengan E-budgeting.

E-planing adalah sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan, RKPD Perubahan Kabupaten/Provinsi agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 54 Tahun 2010.

Sedangkan E-Budgeting merupakan singkatan dari Electronic Budgeting yang diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia sebagai sistem penganggaran berbasis elektronik. Bisa dikatakan bahwa E-budgeting adalah sistem penyusunan anggaran berbasis web atau pun aplikasi. E-budgeting adalah bagian dari program E-government. E-budgeting ini dianggap sebagai solusi yang bisa mengatasi kekurangan dari penyusunan anggaran secara manual. E-budgeting adalah bentuk akuntabilitas juga transparansi dari pemerintah (daerah) terkait pengelolaan keuangan.Dengan e-budgeting, penyusunan data keuangan lebih efisien sehingga mencegah inefesiensi anggaran daerah dan juga memberantas anggaran ‘siluman’.

Dalam upaya peningkatan pelayanan publik, hari ini senin (16/09/19) Wakil Bupati Poso melauncing integrasi E-planning dan E-budgeting serta launching E-SDGs Kabupaten Poso  saat apel bersama lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, bertempat dihalaman Kantor Bupati Poso. Dihadiri oleh sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Para Asisten Dan Staf Ahli Bupati Poso, Para Kepala OPD serta seluruh peserta apel.

Baca Juga :  Jumpa Berlian Setiap Minggu!

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si mengatakan, pengimplementasian E-planning tahun 2019 pemerintah daerah kabupaten poso juga mendapatkan pendampingan dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil pendampingan BPKP Provinsi Sulteng sesuai surat BPKP Provinsi Sulawesi Tengah nomor : lba-102/pw19/3/2019 tanggal 29 mei menyatakan bahwa selama masih dalam tahap proses implementasi Simda perencanaan, proses perencanaan Pemda Kabupaten Poso masih menggunakan E-planning milik Pemda Kabupaten Poso. Apabila Simda perencanaan telah beroperasi secara baik dan infrastruktur sudah memadai, data E-planning akan dipindahkan ke simda perencanaan. Namun berdasarkan penilaian progress terakhir pada beberapa bulan yang lalu dalam Monitoring Center For Prevention (MCP) tim koordinasi dan supervisi pencegahan Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KORSUPGAH KPK-RI) bahwa  E-planning yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2012 masih belum dapat terintegrasi dengan E-budgeting atau simda keuangan yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2009. Hal tersebut disebabkan beberapa hal substansi dan teknis dari kedua aplikasi tersebut.

Baca Juga :  Penjelasan Wabup Tentang 4 Ranperda Di Sidang Paripurna DPRD

Berdasarkan beberapa hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melakukan langkah-langkah percepatan integrasi selama beberapa waktu terakhir dan atas kerja keras serta komitmen bersama, Bapelitbangda bersama Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Poso, saat ini E-planning dan E-budgeting Pemerintah Daerah Kabupaten Poso sudah dapat terintegrasi dan mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri RI atas terlaksananya Integrasi E-planing dengan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Dengan adanya integrasi ini tidak ada lagi double entry/input terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun anggaran 2020, sehingga konsistensi perencanaan dan penganggaran daerah kita dapat dijaga dengan baik.

Disaat yang sama, Wakil Bupati Poso juga melaunching aplikasi Elektronik Sustainable Development Goals (E-SDGs). E-SDGs memuat data indikator pencapaian dan target rencana aksi daerah tujuan pembangunan berkelanjutan kabupaten poso tahun 2018-2021 sesuai dengan Peraturan Bupati Poso nomor 24 tahun 2018, sebagai tindaklanjut dari peraturan presiden nomor 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dan peraturan menteri perencanaan pembangunan nasional nomor 7 tahun 2018 tentang koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan. tujuan jangka panjang dari proyek perubahan ini (E-sdgs) akan di integrasikan kedalam E-planning dan menjadi satu kesatuan dari sistem perencanaan yang ada di bapelitbangda kabupaten poso. Sustainable development goals atau yang lebih dikenal tujuan pembangunan berkelanjutan adalah program dunia yang disepakati oleh 193 negara yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), indonesia merupakan salah satu negara yang ikut berkomitmen dalam mengintegrasikan isu-isu global dalam pembangunan nasional, diantaranya pembangunan sosial, seperti kemiskinan, kesenjangan, kelaparan, kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender. Pembangunan ekonomi seperti energi bersih dan terjangkau, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, kota dan pemukiman berkelanjutan. Pembangunan lingkungan seperti air bersih dan sanitasi yang layak, penangan perubahan iklim, ekosistem lautan dan daratan, dan masih banyak lainnya seperti kemitraan, kelembagaan dan hak asasi manusia. Sebagai informasi Bapelitbangda Kabupaten Poso merupakan organissi perangkat daerah yang pertama yang ada di sulawesi tengah menggunakan aplikasi E-sdgs yang memuat data indikator pencapaian dan target RAD-TPB/SDGs.

Baca Juga :  Memberdayakan Masyarakat Dalam Pengelolahan Hutan Demi Terciptanya Eco Wisata Yang Mampu Mengangkat Derajat Kesejahteraan.

Pada kesempatan ini Wabup juga memasangkan slempang kepada Maria Anastasia Kope, Wakil Sulawesi Tengah pada pemilihan putra-putri Pariwisata Nusantara 2019 yang dilaksanakan di Jakarta pada 31 Agustus s/d 6 September 2019 kemarin, atas prestasinya masuk dalam Top 8 Putri Pariwisata Nusantara serta berhasil meraih 2 predikat atribut yaitu, Best Nasional Costume ( Juara 1 Nasional) dengan tema “ White Water Foam Of Saluopa” dan Best Night Down.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image