BERBAGI

Pemerintah Daerah Kabupaten Poso menggelar Kegiatan Pendampingan Optimalisasi Penerimaan Daerah & Manajemen Aset Daerah di Kabupaten Poso, Kamis (27/06/19) bertempat di Ruang Pogombo Kantor Bupati Poso. Dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si didampingi Inspektur Inspektorat, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah serta Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Poso, kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat dan lurah Poso Kota Bersaudara serta para pelaku-pelaku usaha yang ada di Kota Poso.

Kegiatan pendampingan ini melibatkan langsung dari Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Wahyudi dan Sapta, yang juga diisi dengan dialog untuk mengintensifikasi dan ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan. Selain itu juga dalam kegiatan ini membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan untuk memiliki atau membuat perencanaan kebutuhan aset yang baik untuk digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan aset daerah.

Menurut keterangan yang diperoleh dari Inspektorat Kabupaten Poso bahwa KORSUPGAH sendiri merupakan kegiatan yang diluncurkan oleh KPK bersamaan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertujuan untuk mengawasi pemerintah daerah. Kegiatan KORSUPGAH ini didasari pada kewenangan KPK, yakni koordinasi, supervisi dan monitoring kegiatan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagaimana amanat UU No. 30 tahun 2002, khususnya pasal 6, 7, 8 dan 14.

Baca Juga :  Dengan SDM Yang Berkualitas, Poso Kembali Mengukir Prestasi

Terkait dengan isi kegiatan tersebut, dimana pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan salah satu maksud pelaksanaan kegiatan ini antara lain untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat dan memudahkan masyarakat untuk memantau serta mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah jumlahnya relatif memadai. Meskipun demikian, Pemda Kabupaten Poso tetap mengusahakan berbagai upaya dalam optimalisasi sumber-sumber PAD dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan daerah.

Wabup Samsuri mengatakan bahwa hal yang perlu ditekankan dalam kegiatan ini adalah terkait dengan penerimaan Pajak Daerah, sebagai salah satu sumber pembiayaan APBD Kabupaten Poso, dimana dalam pengelolaannya dipandang masih terdapat beberapa permasalahan yang patut diperbaiki secara sistematis guna meminimalisir terjadinya kesalahan, menutup peluang kerugian daerah dan mencegah terjadinya peluang/celah tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme.

Baca Juga :  Penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2017

“Diharapkan dengan adanya kegiatan ini akan berpengaruh secara langsung terhadap peningkatan penerimaan Pajak Daerah, sehingga dukungan terhadap peningkatan fiscal capacity daerah dapat berjalan dengan baik dan sempurna” harap Wabup Samsuri. Dengan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas dalam pengelolaan anggaran, sebagai bentuk tanggung jawab pengelolaan Keuangan Daerah yang dipergunakan untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Poso sehingga tetap menjaga status WTP yang telah berhasil diraih oleh Kabupaten Poso untuk TA 2018 kemaren.

Tak cukup sampai di situ, pendampingan KORSUPGAH KPK RI ini juga sampai meninjau langsung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Poso. Dalam kunjungan ini Tim Korsupgah melakukan tanya jawab secara langsung kepada para petugas terkait program-program pelayanan yang dilakukan kedua instansi tersebut.

Baca Juga :  BUPATI POSO LANTIK 7 PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMDA POSO

Ada sejumlah sektor yang menjadi fokus utama oleh KORSUPGAH KPK RI yang menyangkut kepentingan nasional, yaitu sektor ketahanan pangan, pertambangan, dan pendapatan dengan penekanan pada pengelolaan APBD dan perubahannya, menyangkut penganggaran dan pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan pelayanan publik.

Sehingga hal ini membawa pada Inspeksi dadakan (Sidak) yang dilakukan oleh Tim KORSUPGAH seusai pelaksanaan forum pendampingan di Ruang Pogombo untuk melihat langsung proses pelayanan dinas terkait terhadap pelayanan perinzinan dan pengadaan barang/jasa di Lingkup Pemda Poso. Dengan adanya kunjungan KORSUPGAH ke Kabupaten Poso ini diharapkan akan mempertajam hasil rekomendasi kegiatan sebelumnya, terutama yang menyangkut kepentingan publik, seperti pada sektor pelayanan.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image