BERBAGI

Penerapan sistem baru bagi ASN di Lingkungan Pemda Poso dimana pagi tadi pada saat Pelaksanaan Upacara Bendera Setiap 17 Bulan Berjalan di Lingkungan Pemda Poso bersama TNI/Polri bertempat di Halaman Kantor Bupati Poso, Senin (17/06/19), Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menyerahkan SK Bupati Poso tentang Kenaikan Pangkat Periode 1 April 2019 bagi ASN Pemda Poso. Pemda Poso mewajibkan ASN yang menerima SK Kenaikan Pangkat dan Gaji berkala tersebut untuk menyerahkan/menukarkan 5 kg sampah plastik sebelum menerima SK. Hal ini dimaksudkan dalam upaya pengurangan sampah plastik oleh semua pihak termasuk ASN sendiri selaku Aparat dan juga mengurangi jumlah sampah yang masuk TPA agar dapat berjalan dalam jangka waktu yang lama.

Wabup Samsuri berharap bahwa proses ini dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan, sehingga jumlah sampah plastik yang berserakkan di luar tempat sampah menjadi semakin berkurang. “Ini merupakan inovasi terbaru lagi dari kami selaku pelayan masyarakat kiranya terus berkelanjutan sekaligus menjadi bukti contoh aksi nyata keseriusan serta niat tulus dalam merubah Kota Poso menjadi bersih yang dimulai dari lingkungan ASN sendiri menuju meraih Penghargaan Adipura” ungkap Wabup Samsuri.

Baca Juga :  Serah Terima Jabatan Sekretaris RSUD Poso dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Poso

Pada Pelaksanaan Upacara tersebut juga Pemerintah Daerah Kabupaten Poso memberikan penghargaan kepada 3 kecamatan terbaik atas prestasi yang diraih terhadap Evaluasi Kinerja Kecamatan (EKK) Tingkat Kabupaten Poso selama tahun 2018. Wabup Samsuri menyerahkan penghargaan tersebut secara langsung kepada peringkat I Kecamatan Poso Pesisir Utara, Peringkat II Poso Kota Utara dan Peringkat III Pamona Utara.

Selanjutnya Kecamatan Poso Pesisir Utara yang meraih peringkat I akan mewakili Kabupaten Poso untuk penilaian EKK Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah dimana Kecamatan ini telah mampu menunjukkan yang terbaik dalam pengadministrasiannya, pelayanan terpadu satu pintu, kekompakan dalam melakukan pelayanan, serta melahirkan berbagai inovasi baik dalam pelayanan kepada masyarakat dan secara pemerintahan di wilayah kerjanya. Salah satu inovasi pelayanan pembinaan kemasyarakatan yang dilakukan antara lain penyuluhan penyalahgunaan narkoba pada upacara bendera di sekolah-sekolah dan membentuk Desa Bersih Narkoba (Bersinar) bekerjasama dengan BNN serta melakukan seleksi tertulis dan wawancara bagi perangkat desa untuk melahirkan perangkat desa yang  handal.

Menurut Wabup Samsuri evaluasi penting dilakukan guna mengetahui kondisi yang sebenarnya, termasuk permasalahan, hambatan, dan kendala dalam mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Kabupaten, karena evaluasi yang dilakukan memiliki beberapa tujuan penting. Ia juga menambahkan bahwa selain meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kecamatan selaku SKPD kecamatan dalam mewujudkan profesionalisme aparat pemerintahan, EKK ini juga bertujuan memotivasi dan mendorong peningkatan kinerja kecamatan sebagai salah satu organ perangkat daerah.

Baca Juga :  Pengukuhan Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Poso

Pada kesempatan itu juga diserahkan bantuan pemerintah pengisian lumbung pangan masyarakat desa berupa dana APBN yang disalurkan melalui dana rekon Dinas Pangan Provinsi Sulteng kepada 8 kelompok lumbung pangan. Kelompok-kelompok tersebut yakni Lumbung Pangan Walili Olumokunde, Limbuedago Petiro Pamona Timur, Budi Sentosa Mayajaya, Saluwari II Bo’e Pamona Selatan, Palindo Bewa Lore Selatan, Betaua Lelio Lore Barat, Sumber Tani Winowanga dan Cahaya Tani Satu Mekar Sari Lore Timur.

Jumlah dana yang diberikan masing-masing sebesar Rp 60.000.000,- yang dimanfaatkan untuk penguatan cadangan pangan dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Tidak hanya itu saja, sejumlah inovasi-inovasi baru dimunculkan lewat pemberdayaan kelompok-kelompok masyarakat yang mengusahakan penguatan terhadap ketahanan pangan dimana lewat Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Poso melalui Pusat Penganekaragaman Konsumsi dan Kemanan Pangan meluncurkan konsep kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL).

Baca Juga :  Rapat Paripurna Tentang Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Terhadap Dua Ranperda

Pemerintah memberikan bantuan masing-masing Rp 50.000.000,- untuk tahap penumbuhan dan Rp 15.000.000,- untuk tahap pengembangan kepada 6 Kelompok Wanita Tani (KWT) yakni KWT Panjoka, Flamboyan Desa Baliura, Kasiguncu, Endo-Endo Ratuombu, Mandolidi Buyumpondoli dan MekarTagolu. Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Poso Rusnah Mangun bahwa penerima manfaat KRPL ini sejak tahun 2018 mendapat alokasi bantuan yang dibiayai melalui dana dekonsentrasi Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka mendukung program pemerintah menurunkan angka kemiskinan lewat kegiatan padat karya, penanganan daerah stunting serta daerah rentan rawan pangan.

“Pemerintah Daerah menganjurkan kepada masyarakat agar memanfaatkan pekarangan untuk pemenuhan pangan dan gizi keluarga. Hal ini tentulah akan sangat bermanfaat bagi masyarakat golongan ekonomi lemah karena selain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, juga dalam rangka pengoptimalan pemanfaatan pekarangan secara lestari” ungkap Wabup Samsuri. Lanjutnya lagi bahwa dalam upaya mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, Pemda mengusahakan peningkatan dalam pemberdayaan masyarakat dalam rangka peningkatan kemampuan dan kemandirian sehingga berbagai bantuan dana telah dikucurkan kepada kelompok-kelompok tani yang ada dengan melihat kondisi prioritas atau urgensial.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image