BERBAGI

Poso berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah pada Selasa, (28/05/19). Bertempat di Auditorium BPK RI Perwakilan Sulteng, Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu setelah mengikuti Launching Peta Hutan Adat di Jakarta pada hari sebelumnya, didampingi Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Poso Suharto Kandar menerima langsung Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Kabuten Poso TA 2018 dari Kepala BPK Perwakilan Sulteng Muhaimin Marpaung.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Baca Juga :  Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Pembentukan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Poso

Muhaimin Marpaung mengatakan bahwa opini ini diterbitkan karena LKPD Kabupaten Poso dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

Lanjutnya lagi, bahwa auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Pemerintah Daerah Kabupaten Poso dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

“Pemberian opini ini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan LKPD Kabupaten Poso TA 2018 dimana laporan keuangan yang telah disusun oleh Pemda Poso disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)” ujar Marpaung.

Bupati Darmin yang ditemui seusai menerima LHP tersebut mengatakan bahwa dalam menyusun laporan keuangan ini memerlukan perjuangan ekstra dan kerjasama serta kekompakkan tim baik dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat Kabupaten Poso.

Baca Juga :  Wakil Ketua Pengadilan Naegeri Klas 1B Poso dilantik

“Semua laporan keuangan disajikan secara akuntabel dan ini bukanlah hal yang mudah karena proses pemeriksaan ini dilakukan selama kurang lebih 60 hari oleh Tim BPK. Dengan berbagai upaya serta koordinasi yang baik antar OPD hingga tingkat kecamatan, kami selalu mengutamakan prinsip kerja yang tulus dan ikhlas demi perubahan yang lebih baik di Tana Poso” tutur Bupati Darmin.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image