BERBAGI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006, tentang Dewan Ketahanan Pangan (DKP) menyatakan bahwa lembaga non struktural Dewan Ketahanan Pangan harus dibentuk di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dimana rapat koordinasi ini dilakukan secara berjenjang minimal sekali dalam setahun. Menimbang Rakor Dewan Ketahanan Pangan ini merupakan hal yang urgen, sehingga harus tetap dilaksanakan karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama,  pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak asasi setiap individu, agar terwujud sumber daya manusia yang berkualitas dalam melaksanakan pembangunan nasional dan daerah oleh karenanya Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan Rakor ini di Gedung Torulemba Rujab Bupati Poso, Kamis (11/04/19).

Hadir pada kesempatan tersebut anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah bersama Wadan 714/SM dan Kepala Bulog Poso, Pimpinan OPD, Camat dan Penyuluh Pertanian se-Kabupaten Poso. Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu membuka secara resmi kegiatan tersebut sekaligus memberikan arahan selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Poso.

Kegiatan ini bertujuan untuk merumuskan kebijakan dalam mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan di Kabupaten Poso dimana salah satu fungsi DKP ini adalah mengkoordinir penyusunan dan implementasi operasional kebijakan ketahanan pangan yang meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi. Selain itu DKP juga berfungsi untuk mengkoordinir serta mensinergikan lintas sektor dan seluruh stake holder serta masyarakat dalam merumuskan kebijakan ketahanan pangan.

Baca Juga :  Peresmian Gilingan Padi "Sumber Sejahtera" Yang Dirangkaikan Dengan Penyerahan Pengoperasian Gilingan Padi Ke Bumdes "Syariah" Desa Masamba

Dengan tema ‘Optimalisasi koordinasi dan sinergitas lintas sektor dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Kabupaten Poso’ diharapkan tema ini akan menuntun dalam merumuskan kebijakan serta langkah strategis dalam membangun koordinasi dan sinergitas lintas sektor guna merumuskan berbagai kebijakan pangan, khususnya dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan  Nasional (HBKN).

Dalam arahan Bupati Poso mengatakan bahwa dalam menghadapi bulan suci ramadhan yang tinggal beberapa minggu lagi, serta hari raya idul fitri maupun hari besar keagamaan lainnya seperti natal, galungan dan tahun baru di setiap tahun berjalan, kebutuhan masyarakat akan pangan lebih besar atau akan meningkat dibanding hari-hari biasa. Sehingga Pemerintah Daerah mengambil langkah-langkah yang strategis untuk menjamin ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Poso. Seperti masalah ketersediaan pangan, distribusi dan harga pangan yang juga dipandang perlu diatur dalam sebuah regulasi, sehingga diharapkan dapat dipedomani oleh semua pemangku kepentingan yang tergabung dalam kepengurusan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Poso.

Baca Juga :  Bupati Poso Meresmikan Secara Langsung Kantor Desa Toini

Dalam paparannya, Bupati Darmin menunjukkan data berdasarkan perolehan dengan menggunakan asumsi konsumsi perkapita 107,51 kg/ kap/tahun dan jumlah penduduk tahun 2018 sebanyak 245.993 jiwa maka data produksi pada angka tetap tahun 2017, Kabupaten Poso mengalami surplus beras sebanyak 77.662 ton. Hal ini membawa Kabupaten Poso mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat khususnya beras, bahkan sebagai pemasok beras ke beberapa kabupaten tetangga  dan  ibu kota  provinsi.

Pemerintah daerah melakukan berbagai inovasi dalam program penganekaragaman dan  konsumsi pangan seperti kegiatan kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang di dalamnya melibatkan kelompok wanita tani. Dimana anggota maupun pengurusnya diambil dari ibu-ibu rumah tangga sebagai ujung tombak dan penyedia pangan bagi keluarga dan rumah tangga. Hal ini dalam upaya Pemerintah Daerah mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan di Kabupaten Poso dimana telah ditetapkan dan dilatih  6 (enam)  orang kader pangan  yang diambil dari ketua  KWT.

Tak hanya sampai di situ saja, melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pemda berupaya menerobos kebiasaan masyarakat dengan menerapkan kegiatan Gemasetanase (Gerakan Sehari Sekali Tanpa Nasi Sehat) yang juga merupakan salah satu point pada RPJMD Pemda Poso Tahun 2016 – 2021 yang saat ini masih dalam tahap sosialisasi. Sebelum menutup arahannya, Bupati Darmin kembali menegaskan bahwa urusan pangan merupakan tanggung jawab bersama, mulai dari pimpinan atas sampai pada kepala desa selaku ujung tombak yang ada di desa.

Baca Juga :  Penyampaian Nota Keuangan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015

“Terus  upayakan berjalanya program ketahanan pangan baik di tingkat rumah tangga, kelurahan, dan individu dengan selalu mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)” tegas Bupati Darmin. Dalam Rakor ini juga Kepala Bulog turut memaparkan tentang alur operasional perum Bulog dalam ketahanan pangan stabilisasi pasokan dan harga serta melaporkan tentang realisasi pengadaan beras dan subdivre Poso tahun 2012 – 2018.

Dari hasil rakor ini menyepakati adanya peningkatan kerjasama antar pengelola Lumbung Pangan Masyarakat dengan Bumdes dalam menjamin ketersediaan pangan khususnya beras dan jagung di masyarakat yang diatur dengan perjanjian kerjasama. Selain itu juga DKP menyepakati untuk menindaklanjuti pelaksanaan Festival Pangan Cerdas yang berbasis pangan local sebagai wujud inovasi dan difersivikasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) yang akan dilaksanakan pada 9 Agustus 2019.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image