BERBAGI

Permasalahan keamanan pangan atau potensi resiko dapat terjadi di setiap mata rantai pangan, sehingga upaya agar pangan tetap aman dan bermutu hendaknya dilakukan secara komprehensif dan terus menerus. Pemerintah menilai perlu adanya upaya yang menyentuh strata ini sehingga pangan yang aman, bermutu dan bergizi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat.

Kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa Gerakan yang diselenggarakan di Hotel Ancyra pada hari Rabu, (27/03/19) oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palu ini bertujuan untuk menegaskan sekaligus mengarahkan peran dan keterlibatan pemerintah dan stakeholder dalam Keamanan Pangan Desa (GKPD) yang membudayakan praktek keamanan pangan di komunitas desa. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk menumbuhkan peran, komitmen serta dukungan Pemerintah Daerah dan berbagai stakeholder dalam membudayakan penerapan keamanan pangan di desa yang diarahkan kepada kebutuhan fasilitas yang lebih mendukung berkembangnya awareness keamanan pangan desa secara berkelanjutan.

Melalui Program Gerakan Keamanan Pangan Desa Tahun 2019 ini BPOM Palu bekerja sama dengan Pemerintah Daerah menghadirkan dinas-dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Pendidikan, Bappelitbangda, KUMDAG (Koperasi, UMKM dan Perdagangan), Sosial, Pemuda Olahraga, Pariwisata, P3A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak), Ketahanan Pangan, Perikanan dan Kelautan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala-Kepala Desa serta Kader Keamanan Pangan Desa. Dalam sambutannya Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si mengatakan bahwa Pemerintah Daerah concern terhadap masalah  ini sehingga program keamanan pangan perlu diterapkan untuk melindungi masyarakat dari foodborne disease atau penyakit yang disebabkan karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang tercemar.

Baca Juga :  Pencanangan Kampung Sidat "Desa Asal Sidat" (DAS)

Dalam laporan yang dibacakan oleh Panitia Penyelenggara Kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa Tingkat Kabupaten Poso menyampaikan, bahwa pada tahun 2013 data kejadian luar biasa (KLB) keracunan pangan yang dihimpun Badan POM RI menunjukkan ada 48 kejadian keracunan pangan di masyarakat. Dimana urutan pangan yang diduga menyebabkan keracunan pangan adalah 48% masakan rumah tangga, 17% pangan jasaboga, 17% pangan jajanan, 15% pangan olahan dan 4% tidak diketahui penyebabnya. Oleh karenanya, program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) ini harus terus dievaluasi untuk mengetahui efektifitas metode penyampaian materi keamanan pangan dan pentingnya peran pemimpin desa dalam keberhasilan program.

Dalam mewujudkan visi misi pemerintahan Darmin-Samsuri yakni salah satunya meningkatkan pemerataan dan pelayanan pendidikan maupun kesehatan yang berkeadilan yang berbasis nilai-nilai agama, sosial dan kearifan lokal. Maka gerakan ini merupakan program edukasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat desa mengikuti pesan lima kunci keamanan pangan yaitu : Menjaga kebersihan,  Memisahkan pangan mentah dari pangan matang, Memasak dengan benar, Menjaga pangan pada suhu yang aman serta Menggunakan air dan bahan baku yang aman.

Baca Juga :  Lomba Masak Serba Ikan

Menurut Wabup Samsuri bahwa program ini dilaksanakan dengan salah satu unsur strategis yakni dalam bentuk gerakan desa yang berarti melibatkan unsur pemerintahan terkecil sesuai dengan nawacita presiden. Ia juga menambahkan bahwa program ini sekali lagi sebagai bentuk penegasan bahwa salah satu bukti nyata pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat sehingga perlu didukung sepenuhnya agar semua program demi kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

Setelah mengikuti berbagai kegiatan, dihari yang sama wabup Samsuri menerima kedatangan Tim Ahli dan Direktorat Haki untuk penilaian indikator geografis Sidat Marmorata yang berkunjung ke central promosi, pemasaran dan produk hasil olahan perikanan Kabupaten Poso. Dalam rangka promosi akan potensi-potensi kekayaan yang ada di Kabupaten Poso, Pemerintahan Darmin-Samsuri selalu mengupayakan usaha untuk me-manage SDA yang ada di Kabupaten Poso agar dapat diolah dengan baik untuk kegiatan ekonomi daerah.

Baca Juga :  PANEN PERDANA BUDIDAYA IKAN MINA PADI

Karena menurut wabup Samsuri bahwa kekayaan alam saja tidak menjamin kesejahteraan para penduduknya namun juga diperlukan pemanfaatan yang baik dalam pengelolaannya sehingga dapat membantu roda perputaran ekonomi di Kabupaten Poso.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image