BERBAGI

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup Murni Putosi dan Pt. Poso Energy mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional dan Revitalisasi Gerakan Penyelamatan Danau bertempat di Gedung Manggala Wanabakti Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Senin (25/03/19). Pertemuan yang direncanakan masih akan berlanjut 2 hari ini membahas tentang upaya penyelamatan danau, khususnya untuk 15 danau prioritas yang memiliki kondisi rusak atau terancam.

Acara Rakor ini dihadiri oleh Guru Besar Pengelolaan Lingkungan Hidup, Prof. Dr. Emil Salim, anggota Komisi VII DPR RI Daryatmo Mardiyanto, Deputi BAPPENAS Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Arifin Rudyanto, para Bupati di wilayah Danau Prioritas Nasional, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, perwakilan Prefektur Shiga, Jepang, Mr. Tomoki Sogabe, perwakilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) KLHK, serta para penggiat dan pemerhati Penyelamatan Danau. Pertemuan ini juga mengikutsertakan sejumlah Kementrian/lembaga terkait, pakar, forum komunikasi daerah aliran sungai dan pemangku kepentingan lain.

Kondisi 15 danau prioritas di Indonesia hingga kini belum mengalami kemajuan meski sembilan menteri sejak 10 tahun lalu menyepakati pengelolaannya secara berkelanjutan. Bahkan sejak Konferensi Nasional Danau Kedua di Semarang tahun 2011, diluncurkan Gerakan Penyelamatan Danau, sejumlah kendala birokrasi, egosektoral, pendanaan, dan koordinasi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah masih membelenggu.

Baca Juga :  Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR)

Kelima belas danau tersebut adalah Toba, Singkarak, Maninjau, Kerinci, Rawadanau, Rawapening, Sentarum, Kaskade Mahakam (Semayang, Melintang, Jeumpang), Limboto, Tondano, Poso, Matano, Tempe, Batur, dan Sentani.

Danau Poso sendiri yang masuk dalam daftar tersebut oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (PDASHL) KLHK memasukkan Danau Poso dalam daftar danau prioritas yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMN 2014-2019. Mengingat danau Poso dinilai mengalami tantangan yang cukup berat, sehingga diperlukan upaya penyelamatan, baik berupa kebijakan maupun langkah teknis, untuk pencegahan, penanggulangan maupun pemulihan kerusakan.

Karena pentingnya fungsi danau Poso baik secara ekologis dan mendukung pertumbuhan wilayah di Kabupaten Poso. Dimana menurut Direktur Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (PDASHL), IB Putera Parthama, saat membuka Rakor itu mengatakan bahwa penyebab utama dari ‘sakitnya’ sebuah danau adalah perilaku kita terhadap danau yang semena-mena, baik secara kolektif melalui kebijakan, maupun secara individual dalam bentuk perilaku-perilaku ignorance (ketidakpedulian).

“Secara kolektif misalnya kita memanfaatkan danau untuk tujuan produksi pangan secara membabi buta mengabaikan daya dukung, dengan pendekatan detrimental, sehingga membawa dampak menghancurkan. Secara individual, misalnya kita membuang limbah atau sampah ke danau, hingga pengelolaannya yang berpotensi merusak,” lanjutnya.

Baca Juga :  Poso Siap Dukung Pelaksanaan TDCC 2018

Dalam sambutannya, Putera menyampaikan kekhawatirannya atas kondisi ekosistem danau yang semakin rusak akibat perilaku manusia. “Karena danau adalah multifungsi, berbagai sektor dan kepentingan memanfaatkannya, kita perlu mengelola danau secara bersama-sama, dan harus dilakukan secara seimbang,” imbau Putera.

Dalam upaya penyelamatan danau Poso, kedatangan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang dikawal langsung Bupati Darmin di Jakarta ini bertujuan untuk melakukan penguatan sinergitas pengelolaan danau antara para pihak. Sebagaimana diketahui, berbagai upaya penyelamatan danau telah dilaksanakan oleh pemerintah, dimulai dengan penyusunan Pedoman Pengelolaan Ekosistem Danau pada tahun 2008, perumusan Kesepakatan 9 Kementerian tentang Pengelolaan Danau Berkelanjutan dan 15 Danau Prioritas I dan 15 Danau Prioritas II, saat Konferensi Nasional Danau Indonesia I di Bali pada tahun 2009.

Dengan kondisi ini, Pemerintah Daerah memandang perlunya sinergitas lintas sektor agar pemanfaatan danau dapat dilakukan secara optimal, tanpa ada tujuan yang mendominasi tujuan lainnya, yang membawa pada dampak kehancuran. Bupati Darmin mengatakan bahwa Pemerintah Daerah concern terhadap masalah ini dimana danau Poso perlahan akan mulai kehilangan fungsi sebagai penghasil ikan, sumber air bersih, maupun habitat berbagai jenis fauna endemis dan kondisinya akan semakin parah jika tak ada terobosan dalam pengelolaan danau.

Baca Juga :  Pembukaan Festival Etnik Air Terjun Saluopa

Oleh karenanya Pemerintah Daerah akan melakukan upaya terobosan agar dapat mengatasi permasalahan lingkungan di kawasan ekosistem danau poso, sehingga pemanfaatan ekosistem danau Poso selaras dengan pembangunan berkelanjutan yang menjadi pijakan dasar pembangunan daerah. “Karena untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan pengelolaan danau secara terpadu yang berbasis pada pendekatan holistik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, tata ruang, dan lingkungan. Maka diharapkan pengelolaan danau Poso berkelanjutan tidak hanya dikerjakan oleh satu lembaga/institusi secara eksklusif, namun juga kami Pemerintah Daerah membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, baik swasta maupun masyarakat” ungkap Bupati Darmin

Ia mengajak semua pihak untuk menguatkan pengelolaan, memperhatikan setiap permasalahan pengelolaan danau sesuai tugas dan fungsi masing-masing, serta saling membagi dan mendukung. “Mari kita bulatkan tekad untuk menjaga lingkungan kita, menjaga danau Poso. Karena danau adalah kehidupan. Rawat dan cintai mereka,” ajak Bupati Darmin.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image