BERBAGI

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada para menteri dan kepala lembaga negara serta Kepala Daerah untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. Merujuk pada Inpres tersebut Menteri PAN dan RB menerbitkan Permenpan dan RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi. Dimana peraturan tersebut sebagai pedoman umum yang  merupakan acuan bagi pejabat di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi.

Sehubungan dengan Pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) maka Pengadilan Negeri Poso menggelar Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM pada Kamis, (28/02/19) bertempat di Aula Kantor Pengadilan Negeri Poso. Kegiatan ini menghadirkan Kepala-Kepala Daerah yang berada dalam kawasan pelayanan Pengadilan Negeri Poso Kelas IB seperti Kabupaten Touna yang dihadiri langsung oleh Bupati Touna Mohammad Lahay, Bupati Morowali Anwar Hafid, Bupati Morut yang diwakili oleh Kepala BKPSDM Atra T. Tamehi, SH serta Anggota FKPD Kabupaten Poso.

Baca Juga :  Bupati Poso Lantik Kabinetnya

Safri Abdullah Safri selaku Ketua Pengadilan Negeri (PN) Poso mengatakan bahwa telah siap mencanangkan kesanggupannya untuk menjadi Lembaga yang berpredikat Zona Integritas (ZI) dengan mewujudkan komitmen pencegahan  korupsi melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi dalam bentuk yang lebih nyata secara terpadu dan disesuaikan dengan kebutuhan PN Poso. “Dengan pencanangan WBK dan WBBM ini, masyarakat dapat secara langsung terlibat memantau dan mengontrol pelayanan yang diberikan PN Poso sebagai komitmen kami dalam melaksanakan tugas peradilan di wilayah ini” ucap Safri.

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si dalam sambutannya mengatakan, bahwa untuk mewujudkan WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas, yang didahului dengan pernyataan komitmen bersama untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme melalui penandatanganan dokumen pakta integritas antara instansi atau lembaga bersangkutan dengan wilayah-wilayah yang dilayani serta pihak-pihak terkait yang berhubungan langsung dengan tupoksi PN Poso. “Pencanangan Pembangunan Unit Kerja Zona Integritas diharapkan dapat menjadi model pencegahan korupsi yang lebih efektif, khususnya dalam reformasi birokrasi yang tidak hanya dilakukan di tingkat atas saja melainkan juga dioptimalkan di unit kerja yang langsung bersentuhan dengan masyarakat” ucap Wabup Samsuri.

Baca Juga :  Sosialisasi Ketaspenan Tahun 2017

Ia juga berharap, dengan banyaknya unit kerja yang mencanangkan Zona Integritas, masyarakat dapat mampu merasakan perubahan yang signifikan terlebih dalam mencegah terjadinya korupsi seperti suap. Pencanangan ini ditandai dengan penandatanganan piagam pencanangan oleh Kepala-Kepala Daerah yang ada di wilayah pelayanan PN Poso serta Anggota FKPD.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image