BERBAGI

Selasa (08/01/19), Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu, memimpin rapat evaluasi dengan membahas empat agenda sekaligus yakni evaluasi Pendapatan Asli Daersh (PAD), Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), Surat-surat kepemilikan tanah, dan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Bertempat di ruang Pogombo Kantor Bupati, Rapat yang berlangsung lebih kurang 3 jam itu, diikuti seluruh Kepala OPD dan Kepala Bagian, para Asisten dan staf ahli.

Evaluasi diawali dengan pengecekan beberapa OPD yang belum secara tuntas menyelesaikan inventarisasi aset sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan DLH. Bupati Darmin kembali mengingatkan, pentingnya penerapan K3I (Koordinasi, Komunikasi, Kerja sama dan Informasi) dalam setiap pelaksanaan tugas. “Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan jika penerapan K3I dilakukan”, ujarnya

Baca Juga :  Penyerahan Plakat DPD Akari Kepada Bupati Poso, Pada Rangkaian Upacara Bendera

Oleh sebab itu, Ia berharap agar dalam waktu dekat semua OPD sudah dapat menyelesaikan inventarisasi aset 100%. Evaluasi dilanjutkan dengan laporan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh Kaban pendapatan. Meskipun secara keseluruhan pendapatan daerah melampauhi target, namun masih ada beberapa OPD yang belum mencapai 100%. Meskipun hal itu tidak berpengaruh pada capaian target secara keseluruhan, namun Bupati berharap agar sekecil apapun kendala dan tantangan yang dihadapi, hendaknya menjadi perhatian serius bagi Kepala OPD yang bersangkutan untuk segera dituntaskan, sehingga kejadian serupa tidak terulang di tahun 2019.

Selain PAD, masalah kepemilikan tanah pemerintah daerah menjadi point penting pembahasan rapat. Bupati Darmin memerintahkan kepada seluruh Kepala OPD yang mungkin masih menemui masalah hak kepemilikan tanah milik pemerintah daerah, agar segera berkoordinasi dengan bagian hukum dan instansi teknis lainnya untuk segera dituntaskan. Hal ini dimaksudkan agar sistem pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal, kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Baca Juga :  Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah ( RAD) Pengendalian Tuber Culosis (TB) Dan Penguatan Komitmen Daerah Menuju Eliminasi TB 2035 Di Kabupaten Poso

“Jangan hanya karena persoalan kecil membuat masyarakat tidak nyaman untuk dilayani”, jelas bupati. Sementara itu, berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN), Bupati memberikan batas waktu 2 minggu setelah pelaksanaan rapat, seluruh pejabat dalam hal ini esselon II dan III a, dipastikan telah menyelesaikan LHKPN, sesuai amanat UU No. 28 thn 1999, tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, Instruksi Presiden no.5 thn 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi, dan Peraturan KPK no. 7 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara.

Yang menarik pada rapat evaluasi kali ini, semua peserta rapat menjalani pemeriksaan urine oleh BNN Poso. Tidak terkecuali Bupati Darmin yang menjadi urutan pertama diikuti para peserta rapat secara teratur, sambil rapat evaluasi terus berjalan. Dari hasil pemeriksaan, semua peserta dinyatakan negatif alias tidak ada unsur keterlibatan narkoba.

Baca Juga :  Bupati Yakin, RSUD Poso Bisa Raih Akreditasi Paripurna Bintang Lima

Inilah langkah bijak yang dilakukan mantan Danyon marinir itu, sebagai bukti kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan sekaligus untuk memastikan aparatnya bebas narkoba, sehingga dengan demikian akan lebih maksimal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, cerdas dalam bertindak dan bijak dalam menghadapi setiap persoalan dan tantangan dilapangan.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image