BERBAGI

Bupati Darmin Agustinus Sigilipu membuktikan perkataannya yang akan mengecek secara langsung OPD-OPD, Bagian-Bagian serta Kantor-Kantor Kecamatan yang tidak menjalankan perintahnya terkait dengan penegakan dispilin terhadap kehadiran ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso yang tidak loyal mengikuti Apel. Bupati Darmin yang didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Yan Edward Guluda SH, MH kembali mengumpulkan para Pimpinan OPD, Kepala Bagian dan juga Camat seusai pelaksanaan Apel Bersama di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Senin, (10/12/18) bertempat di Teras Kantor Bupati Poso.

Dengan keras Bupati menyatakan akan melelang jabatan bagi setiap Pimpinan OPD yang dinilai tidak mampu bekerja sama dengan Bupati-Wabup dalam penegakkan disiplin terhadap ASN. “Bagi Pimpinan OPD, Kabag serta Camat yang tidak berani bertindak tegas terhadap pegawai di lingkungan instansinya masing-masing bersiap-siap jabatannya akan dilelang.” Tandas Bupati Darmin di hadapan para Pimpinan OPD, Kabag dan Camat. Pada dasarnya merupakan perpanjangan tangan dari Bupati-Wabup untuk dapat menggerakkan roda pemerintahan serta mengawasi dan mengarahkan pegawai di lingkungan instansinya masing agar dapat membantu kinerja Darmin-Samsuri dalam memimpin Kabupaten Poso. “Saya sudah mempercayakan anda-anda (Pimpinan OPD, Kabag, Camat, red) semua untuk menindak secara tegas pegawai di instansi masing-masing yang dinilai tidak disiplin dalam mengikuti aturan, tetapi malah kepercayaan itu tidak dipergunakan dengan baik”, Ungkap Bupati kecewa.

Baca Juga :  Bupati Tinjau Langsung TPA dan Gudang Dolog

Sanksi akan diberikan berupa pemotongan TPP terhadap ASN yang dinilai tidak mematuhi aturan yang berlaku dimulai dari disiplin kehadiran saat mengikuti apel maupun disiplin secara tertulis dalam daftar absen. Bupati meminta agar Sekda bersama Inspektur terus mengawasi disiplin para pegawai dengan mengecek langsung bendahara gaji dan bagian kepegawaian di tiap instansi agar bertindak jujur dan adil dalam melakukan pembayaran TPP sesuai dengan daftar hadir bulanan.

“Bekerjalah dengan berorientasi pada amal ibadah kita sesuai dengan ajaran agama masing-masing bahwa kerja itu juga merupakan ibadah sehingga pikiran kita tidak hanya terpaku pada uang atau pendapatan yang akan kita terima. Sebagai ASN yang sudah digaji oleh negara harusnya kita malu dan bekerja lebih giat lagi untuk melayani masyarakat, karena pada dasarnya rezeki kita masing-masing sudah diatur oleh Tuhan sehingga kita tidak perlu khawatir.” Tegas Bupati Darmin.

Baca Juga :  Penetapan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2017

Bupati Darmin menginginkan setiap ASN dimulai dari Pimpinan di tiap-tiap instansi untuk dapat bekerja menghasilkan prestasi bukan hanya sekedar bekerja mengikuti tupoksi melainkan berkarya melakukan inovasi-inovasi untuk membangun Tana Poso. Karena membangun Kabupaten Poso bukanlah semata membangun dari segi fisik atau bangunan saja melainkan juga dapat ditunjukkan melalui kualitas sumber daya manusia yang juga sebenarnya mampu untuk bersaing dengan daerah-daerah lainnya.

Hal ini kembali dibuktikan oleh Bupati Darmin yang kembali menerima penghargaan dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan atas keberhasilan Pemerintah Daerah yang dinilai mampu memenuhi kriteria sebagai Pasar Tertib Ukur (PTU) untuk Pasar Tradisional Sintuwu yang ada di Kelurahan Kawua dan Pasar Siwagilemba Tentena yang ada di Kecamatan Pamona Puselemba. Hal ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terpadu penggunaan Ukuran Takaran Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP) tahun 2018 di pasar rakyat oleh Tim Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementrian Perdagangan yang turun langsung menilai pada beberapa bulan yang lalu.

Baca Juga :  Bimtek Simda Barang Milik Daerah (BMD)

Kabupaten Poso masuk dalam penetapan 197 pasar rakyat yang tersebar di wilayah kerja BSML Regional I,II, III dan IV sebagai Pasar Tertib Ukur (PTU) Tahun 2018. Penetapan ini memberikan citra positif bagi daerah dan pasar tradisional dimana pemerintah berupaya terus menerus melindungi setiap konsumen agar mendapatkan kebenaran hasil pengukuran dalam transaksi perdagangan.

Sesuai dengan visi misi Pemerintah Darmin-Samsuri meningkatkan dan menguatkan ekonomi kerakyatan berbasis usaha melalui usaha menengah, kecil dan mikro, serta koperasi dan Bumdes, pertanian dan pariwisata berdasarkan potensi wilayah didukung dengan infrastruktur yang memadai, pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan pelayanan kemetrologian sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam melindungi rakyatnya

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image