BERBAGI

Selasa (18/09/18), Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu mengikuti Konferensi Taransfer Fiskal untuk kabupaten-kabupaten kaya hutan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia, yang dilaksanakan di Hotel Double Trea Jakarta Pusat, yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili Dirjen Bina Keuangan Daerah Drs. Syarifuddin. MM. Kegiatan ini juga dihadiri oleh sejumlah Bupati dari berbagai kabupaten dan diselenggarakan atas dasar pemikiran bahwa komitmen pemerintah terutama pemerintah daerah dinilai belum optimal dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Program kerja yang sering dicanangkan masih sebatas isu permukaan, dalam arti belum menjelaskan spesifik tentang hak dan kewajiban serta tata kelolah hutan atau lingkungan hidup secara profesional. Selain itu kebijakan pengelolaan saat ini belum berpihak kepada daerah yang berkomitmen menjaga hutan dari eksploitasi tambang dan kebun. Makanya tak heran jika daerah tampak tutup mata ketika hutan dirambah dan dirusak. Karena itu konferensi ini mengangkat persoalan yang dihadapi kabupaten kaya hutan, sekaligus menawarkan solusi ekonomi berdasarkan rised yang dilakukan pusat rised perubahan iklim. Dan juga usulan jalan keluar dalam bentuk skema insentif baru berupa tranfer fiskal yang mempertimbangkan sumber daya hutan sebagai bagian dari kebutuhan fiskal (fiskal need). Konferensi ini juga merumuskan kebijakan publik Pemerintah Daerah, yang bersandar pada ilmu pengetahuan (Science Bused Policy) untuk disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan masukan bagi alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dimasa datang yang lebih adil, efisien dan efektif dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan fiskal kabupaten-ksbupaten kaya hutan.

Baca Juga :  Suka cita Jemaah Haji Poso kembali ke tanah air

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu yang mendapat undangan khusus dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia itu, menyambut baik pelaksanaan konferensi tentang insentif fiskal yang dinilainya merupakan momentum yang sangat tepat dan strategis dalam membahas sekaligus mencari solusi terhadap persoalan yang sering dihadapi di daerah, khususnya berkaitan dengan langkah/upaya pemerintah daerah yang tepat dan memadai dalam hal perlindungan dan pemeliharaan hutan secara berkelanjutan. Meskipun Ia juga mengakui bahwa jumlah dana yang tersedia untuk kebutuhan tersebut belumlah sesuai apalagi jika dibandingkan dengan luas tutupan hutan yang ada di kabupaten Poso. Kendati demikian, Bupati Darmin optimis melalui forum akademik itu bisa menjadi pintu masuk bagi pemerintah daerah untuk memperoleh dana perlindungan dan pemeliharaan hutan sesuai luas areal tutupan hutan masing-masing.

Baca Juga :  Hari Ulang Tahun Desa Owini yang ke- 4

Meskipun demikian kata Bupati Darmin, langkah ini bukanlah semata-mata tugas pemerintah tetapi sangat diperlukan dukungan seluruh masyarakat terutama bagi mereka yang bermukim disekitar areal hutan, diantaranya dengan memaksimalkan pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat yang dapat memunculkan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, sejalan dengan upaya konservasi sekaligus memberi peluang bagi peningkatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar hutan.

Dengan cara seperti itu harap Bupati, upaya perlindungan dan pemeliharaan hutan di kabupaten Poso secara menyeluruh akan terlaksana dengan baik, apalagi kabupaten Poso memiliki hutan lindung/ taman nasional sebagai paru-paru dunia yang wajib dilindungi dan dilestarikan, jelas Bupati.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image