BERBAGI

Rabu (05/08/2018), Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M.Si Resmikan Gapura perbatasan antara Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, didampingi Bupati masing-masing Kabupaten, Anggota FKPD Propinsi Sulawesi Tengah, Anggota FKPD Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi, Sekretaris Daerah Provinsi Sulteng, Ketua KPU dan Komisioner Provinsi Sulteng, Danyon 714 SM, bersama Majelis Adat Tampo Lore serta para kepala OPD Kabupaten Poso dan Sigi.

Penyambutan Gubernur Sulawesi Tengah oleh Bupati Poso dan Bupati Sigi dengan pengalungan bunga dan Upacara Adat Pekasiwia, yang merupakan budaya penjemputan bagi tamu yang dituakan, dihargai dan dihormati ketika melakukan kunjungan pertama kali di Wilayah Tampo Lore. Beras Putih melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran. Telur ayam dalam bingka/bakul (wadah) sebagai pemersatu. Penyerahan ayam putih yang berparuh dan berkaki kuning, melambangkan keutuhan serta kesucian hati masyarakat menerima tamunya. Meminum saguer (tuak) manis yang diletakkan pada Tala Mbulio/Bambu Kuning, sebagai lambang keramahan masyarakat menyambut tamu. Dilanjutkan dengan persembahan Tarian Dondi dari Desa Kaduaa.

Laporan Ketua Panitia, M. Ari Pamungkas, SH., MH, bahwa dasar pelaksanaan kegiatan ini adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang batas wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi serta keputusan Gubernur yang harus segera ditindaklanjuti.

Sambutan Bupati Darmin Agustinus Sigilipu menyampaikan, bahwa atas Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga pada saat ini kita dapat berkumpul untuk peresmian batas Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi. Terima kasih atas perhatian Pemda Provinsi Sulteng yang telah memberi ruang untuk terlaksananya kegiatan ini. Dengan diresmikannya gapura ini, maka ada kepastian hukum akan batas wilayah. Yang diresmikan ini, bukan menjadi pembatas bagi masyarakat bertetangga untuk melakukan aktifitasnya, namun supaya lebih mempererat rasa persaudaraan antar wilayah dan mempermudah Pemerintah Daerah masing-masing Kabupaten dalam mengatur administrasi masyarakatnya dengan baik. Adanya kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan hak dan melaksanakan kewajibannya.

Kehadiran Gubernur saat ini, memberikan makna positif bagi kami. Sebagai motivasi untuk secara bersama mendukung pembangunan di Provinsi Sulteng dan Kabupatem Poso pada khususnya. Suport Gubernur bagi kemajuan Kabupaten Poso menjadi semangat kami untuk lebih giat memberikan kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu juga, akan diresmikan Polindes Dongi dongi yang nantinya akan memberikan pelayanan kesehatan secara cepat bagi masyarakat sebelum dilanjut di Rumah Sakit. Demikian juga bagi pembangunan sekolah yang akan diresmikan penggunaannya, dapat mengangkat harkat dan martabat masyarakat. Mencerdaskan kehidupan bangsa, anak-anak dapat mengenyam pendidikan di sekolah yang nyaman. Pondasi pendidikan adalah penting untuk kemajuan daerah.

Baca Juga :  Peresmian Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas III Poso

Dalam sambutannya, Gubernur Sulawesi Tengah menyampaikan bahwa seringkali batas wilayah menimbulkan permasalahan karena adanya sumber daya alam dan potensi yang menguntungkan untuk dikelola. Namun hal yang kita lakukan sekarang ini adalah sebagai suatu upaya untuk memberikan kejelasan terhadap batas wilayah. Agar dikemudian hari nantinya, persoalan batas tidak akan menjadi polemik yang menghambat pembangunan. Masing-masing Kabupaten akan dengan mudah mengatur masyarakatnya dan masyarakat dapat menjalani kehidupannya dengan baik.

Hakekatnya perbatasan ini bukan untuk pengkotakkan dan pembeda, namun untuk mempermudah dalam pembinaan kemasyarakatan. Kementrian Dalam Negeri di tahun 2018 memiliki komitmen untuk menyelesaikan seluruh permasalahan batas wilayah yang ada di Sulawesi Tengah. Gubernur berharap agar masing-masing Pemerintah Daerah, Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi untuk selalu menjaga persaudaraan dan persatuan sebagai warga Sulteng dan bagi masyarakat untuk menjaga konduktifitas terlebih menghadapi pilpres tahun depan.

Polindes yang akan diresmikan, harus di integrasikan fungsinya untuk bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan dinas terkait lainnya. Semoga dengan adanya Polindes ini maka dapat melayani kesehatan masyarakat sekitar dan secara cepat dapat merujuk pasien untuk berobat lanjut baik ke Rumah Sakit yang ada di Sigi, di Poso maupun di Palu dan Gubernur akan membuat aturan suatu Gubernur yang nantinya akan mempermudah pelayanan rujukan kesehatan bagi masyarakat yang ada di sekitar batas ini. Selain itu bagi Pemda poso untuk segera melengkapi fasilitas yang diperlukan agar dapat memberikan pelayanan dengan baik kepada masyarakat. Untuk anak-anak usia sekolah yang ada di Desa Sedoa agar semuanya harus bersekolah. Seluruh fasilitas sekolah harus diadakan dan dilengkapi untuk melancarkan kegiatan proses belajar mengajar. Semoga 3 kegiatan fisik yang diresmiian hari ini, dapat dijaga dan dirawat. Karena apa yang dibangun ini adalah kepunyaan masyarakat secara bersama yang ada disekitar batas wilayah ini olehnya secara bersama juga harus dijaga.

Baca Juga :  Penertiban Pedagang Di Pasar Sentral Poso

Penjelasan Ketua Majelis Adat Hondo Tampo Pekurehua Tawaelia Drs. Harry S. Kabi, tentang Pelaksanaan Upacara Adat Tampo Lore yakni Pariolo, dengan diresmikannya Gerbang Batas (hudi pariolo) ini maka akan memperjlas batas adat antara Adat Pekurehua dan Adat Kaili. Hal ini jiga sesuai dengan visi misi Bupati Poso untuk mengangkat kearifan lokal yaitu Budaya di Kabupaten Poso. Dahulu kala sebelum masuknya Kolonial, jalan ini adalah yang selalu kami lalui untuk saling mengunjungi aecara adat. Sebutan orang Sigi buat orang Napu adalah To idate (lore dan kukawi yang mendiami wilayah pegunungan) to ilemba sembutan orang Napu untuk orang Sigi (yang mendiami lembah palu dan lemba sigi-Biromaru). Sudah sejak dulu, jika akan diresmikan tapal batas maka harus dibuat ritual dengan menanam kepala kerbau dan mengoles tugu batas dengan darah kerbau untuk menghargai batas masing-masing wilayah, kepala kerbau akan ditanam didekat tiang batas dan daging kerbau akan dibagikan kepada masyarakat yang ada disekitar batas.

Selanjutnya Gubernur meresmikan tapal batas wilayah Kabupaten Poso dan Kabupaten Sigi dengan Pengguntingan Pita dan Penandatanganan Prasasti Peresmian Pintu Gerbang Perbatasan (GAPURA) antara Kabupaten Poso dengan Kabupaten Sigi. Penandatanganan Prasasti Peresmian Poskesdes Dongi Dongi dan Prasasti Peresmian Sekolah Dasar Negeri Sedoa, SD Negeri 1 Alitupu dan SD GKST Wuasa oleh Bupati Poso. Selanjutnya, penyerahan Dokumen Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 15 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kabupaten Poso dengan Kabupaten Sigi oleh Gubernur Sulawesi Tengah kepada Bupati Poso dan Bupati Sigi dan
Penyerahan Dokumen Kependudukan Bupati Sigi ke Bupati Poso.

Baca Juga :  Focus Group Discussion (FGD)

Pelaksanaan Prosesi Adat Tampo Lore, Pariolo adalah suatu aturan adat yang digunakan oleh dua orang atau masyarakat bertetangga dengan batas wilayah yang telah disepakati, jika dilanggar maka akan mendapatkan sanksi adat. Apabila ada seseorang atau sekelompok masyarakat yang bertetangga atau dari tempat lain yang secara sengaja merusak/menghilangkan Pariolo (tanda perbatasan), maka akan dikenakan sanksi pelanggaran norma atau aturan yang telah disepakati bersama atas dasar musyawarah mufakat. Sanksi berupa:
1. Mengganti rugi Pariolo (tanda batas) yang dirusaknya.
2. Pemulihan situasi yang keruh akibat perbuatannya dengan ritual adat memotong kerbau dan menjamin makan dan minum komunitas masyarakat yang bertetangga.
3. Apabila ada seseorang yang bertetangga dan atau dari tempat lain yang masuk ke dalam sebidang tanah atau wilayah tetangga dan mengambil SDA didalamnya tanpa sepengetahuan pemiliknya, maka akan dikenakan sanksi:
1. Molingkai Pariolo, melewati tanda perbatasan: melewati tanda perbatasan bersama, atau mengingkari kesepakatan. 1 ekor kerbau.
2. Mogero Hudu, merusak tanda hak pakai, hak usaha atau hak milik. 1 ekor kerbau.
3. Petontoangi, larangan dan peringatan agar tidak mengulangi oerbuatan melanggar hukum adat. 1 ekor kerbau.
4. Mogero Pohintuwu Tina Au Mohintonggi: merusak kenyamanan dan keamanan serta kerukunan masyarakat yang bertetangga. 1 ekor kerbau.
Pelunasan terhadap sanksi ini selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak ditetapkan. Selanjutnya penyerahan Bantuan Beras Sejahtera oleh Bupati Poso kepada 10 Keluarga Penerima Manfaat dan Penyerahan Secara Simbolis Kartu Keluarga dan KTP Elektronik kepada 5 perwakilan Kepala Keluarga.

Menutup seluruh rangkaian acara peresmian, dilaksanakan doa bersama yang dibawakan oleh Pdt. Augustin Maria Babao, S.Th yang juga merupakan Ketua Majelis Klasis Napu.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image