BERBAGI

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri. M.Si menghadiri Sekaligus memberikan sambutan pada Pembukaan Sosialisasi Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 dan Mitigasi Resiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kerjasama bagian LPBJ Kabupaten Poso dengan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) DPD Provinsi Sulawesi Tengah, di Aula Hotel Danau Poso Tentena pada Senin, (16/07/2018).

Mengawali sambutannya Wakil Bupati Poso sangat mengapresiasi kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 dan Mitigasi Resiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. yang tentunya akan memberikan arahan dan masukan tentang aturan terbaru mengenai Perpres nomor 16 tahun 2018 ini. Dengan telah diterbitkannya regulasi tersebut menunjukan keseriusan pemerintah untukewujudkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai prinsip prinsip pengadaan, yang efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel. Berbicara pengadaan barang dan jasa bukan hanya suatu proses untuk mendapatkan penyedia barang dan jasa,tetapi harus dimaknai secara luas bahwa pengadaan barang dan jasa mempunyai pengaruh yang sangat penting dan strategis dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional untuk pelayanan publik serta pengembangan perekonomian Nasional dan daerah yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan dalam negeri, peningkatan peran usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah serta pembangunan berkelanjutan.

Baca Juga :  Rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Diakhir sambutannya beliau memesankan kepada para peserta sosialisasi agar mengikuti dengan serius dan sungguh sungguh materi yang dipaparkan oleh narasumber sehingga dapat diaplikasikan pada seluruh OPD dalam rangka pelaksanaan program kegiatan dengan baik dan terhindar dari permasalahan hukum.

Adapun laporan panitia pelaksana kegiatan Sosialisasi Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 dan Mitigasi Resiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang Dibacakan oleh Faradillah Yusuf Liputo, ST.,MT.
Dasar pelaksanaan dari kegiatan ini yakni SK Panitia Nomor : 188.45/44/2018 tanggal 10 Juli 2018.
Dengan Tujuan Pelaksanaan:
1. Untuk Memberikan dan meningkatkan pemahaman mengenai informasi barang dan jasa.
2. Sebagai upaya untuk mensosialisasikan Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada satuan kerja (Satker) yang tersebar di seluruh Sulawesi Tengah.
3. Untuk menyelesaikan permasalahan seputar hubungan keterkaitan antara kejadian resiko dengan penyebab resiko serta aksi Mitigasi resiko yang akan dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Baca Juga :  Sekitar Danau Poso menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Untuk Pengembangan Wisata

Dengan hasil yang diharapkan pertama yaitu tersosialisasikan peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Kedua agar sosialisasi yang dilaksanakan dapat membantu setiap satker dalam menerapkan Perpres tersebut. Kegiatan ini juga diikuti peserta dari wakil Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali dan Parigi Moutong selain dari Pemerintah Daerah Kabupaten Poso sendiri. Sedangkan Narasumber yang dihadirkan adalah Kepala Sub Direktorat Penanganan permasalahan kontrak pada direktorat penanganan permasalahan hukum LKPP-RI, Bapak Mudji Santosa, SE., MM dan Moderator Bapak Syafruddin A.M, ST dari IAPI DPD Provinsi Sulteng. Sumber dana berasal dari dana APBD tahun 2018 pada DPA Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Poso tahun 2018 Nomor : 914/0182/DPA/2018 tanggal 5 Januari 2018. Dan dari Kontribusi Peserta. Usai kegiatan dilanjutkan dengan pembentukan Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) Kabupaten Poso tahun 2018.

Baca Juga :  Pembukaan Musrembang RKPD 2019 Tingkat Kabupaten

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image