BERBAGI

Bertempat di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, kegiatan Penandatanganan Kerja Sama Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sebagai Syarat Pemberian Layanan Publik antara Kanwil DJP Suluttenggo/Malut dan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang dihadiri oleh seluruh Bupati/Walikota se-Sulawesi Tengah, pada Rabu (06/06/18).

Program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) merupakan tindak lanjut instruksi Presiden no. 7 tahun 2015 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi tahun 2016 dan 2017. Dalam lampiran instruksi Presiden ini telah dijelaskan langkah-langkah ataupun aksi yang perlu diambil oleh kementrian serta pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Acara ini diawali dengan forum diskusi yang dipimpin oleh Kakanwil Direktorat Jendral Pajak Suluttenggo/Malut Agustin Vita Avantin. Kegiatan yang selain dihadiri oleh 4 Kepala KPP yang ada di wilayah Sulawesi Tengah seperti KPP Toli-Toli, Poso, Luwuk dan Palu, juga menghadirkan Kepala-Kepala Dinas Perizinan & Dispenda masing-masing Kabupaten/Kota. Dalam arahannya Agustin Vita mengatakan, bahwa setiap daerah harus melakukan kerja sama dengan kanwil pajak. Kerja sama ini perlu dilakukan dalam rangka memberi informasi dan kepatuhan terhadap pelayanan pajak. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sektor pajak yang nantinya dikembalikan ke daerah guna membangun infrastruktur di daerah.

Baca Juga :  Upacara Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari Pendidikan Nasional dan Otonomi Daerah Ke-22 di Poso

Pembangunan di Kabupaten Poso merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Sesuai dengan visi misi pemerintahan Darmin-Samsuri, Kabupaten Poso berupaya untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka diupayakan keharusan untuk menggali sumber dana dari dalam daerah berupa pajak.Hal ini ditegaskan oleh Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu bahwa setiap pengusaha-pengusaha yang ada di Kabupaten Poso wajib memiliki NPWP di wilayah Kabupaten Poso. Karena pajak merupakan kontribusi wajib rakyat kepada daerah, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha berdasarkan undang-undang dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembangunan daerah demi kepentingan bersama. Pada dasarnya masyarakat di Kabupaten Poso sudah berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembangunan daerah dengan menjadi warga yang taat pajak.

Baca Juga :  Peletakan Batu Pertama Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)

Bupati Darmin bersama Wabup Samsuri sendiri telah memberikan contoh langsung dengan ikut serta dalam pekan panutan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) 2018 secara perorangan atau pribadi melalui e-filing yang digelar oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Poso di Aula KPP Pratama Poso beberapa saat yang lalu.

Selaras dengan ketaatan masyarakat akan wajib pajak di Kabupaten Poso, di bawah kepemimpinan duet pasangan Darmin-Samsuri, Kakanwil DJP Suluttenggo/Malut ini mengapresiasi kerja pemerintah daerah Kabupaten Poso yang selalu menciptakan hubungan dan kerja sama yang baik dengan pihak perpajakan khususnya KPP Poso sehingga berhasil mencapai target penerimaan pajak 100% untuk tahun 2017. Bahkan, bukan hanya berhasil mencapai target, tetapi telah mampu melebihi target yang ditentukan, dengan jumlah mencapai 100,78% serta berhasil unggul dan menjadi nomor satu secara nasional, dari 341 KPP se-Indonesia.

Baca Juga :  Wabup Poso resmikan soft opening PCM dan Grand Opening Hypermart PCM

Dalam sambutan Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Longki Djanggola, M. Si mengatakan bahwa penandatanganan perjanjian kerjasama saat ini mempunyai makna yang sangat strategis karena ini merupakan salah satu pilar pembangunan yang sangat penting dan untuk mencapainya dibutuhkan kerjasama dari semua pihak termasuk pemerintah untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya pajak.

Acara ini diakhiri dengan penandatanganan kerja sama pemenuhan kewajiban perpajakan antara Kanwil DJP Suluttenggo/Malut dan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image