BERBAGI

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menghadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan II DPRD Kabupaten Poso, yang dirangkaikan dengan Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Poso dan Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Poso terhadap 2 (dua) Ranperda Kabupaten Poso, bertempat di Ruang Mpogombo Siwagi Lembah Kantor DPRD Kabupaten Poso, Rabu (31/05/18).

Ketua DPRD Kabupaten Poso Ny. Elen Ester Pelealu, SE membuka secara langsung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Poso menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran Wakil Bupati Poso bersama seluruh jajaran pemda Kabupaten Poso, para anggota DPRD Kabupaten Poso yang telah berkenan menghadiri acara sidang paripurna pada hari ini.

Ny. Elen Ester Pelealu, SE juga mengatakan, sebagaimana agenda rapat paripurna, kita bersama-sama akan mengikuti 2 (dua) agenda persidangan, yaitu Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Poso terhadap 2 (dua) Raperda Kabupaten Poso, yaitu Ranperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah dan Ranperda Tentang Ketertiban Umum serta Penyampaian Pendapat Akhir Bupati Poso terhadap 2 (dua) Raperda Kabupaten Poso tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif dan Ranperda Tentang perangkat desa.

Baca Juga :  BTNLL Gelar Rapat Koordinasi Bersama Pemda Poso

Sementara Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menyampaikan ucapat terima kasih atas diperkenankan hadir dalam Rapat Paripurna Masa Persidangan II kali ini. Pada kesempatan ini, Wakil Bupati menyampaikan pendapat akhir Bupati Poso terhadap 2 (dua) Raperda Kabupaten Poso, yaitu Ranperda Tentang perangkat desa serta Ranperda tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif.

Berdasarkan laporan pansus I yang membahas Ranperda tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, dapat disimpulkan bahwa sudah tidak ada lagi hal-hal prinsip yang menjadi masalah. Sehingga dengan adanya Ranperda ini, dapat menjadi paying hokum dalam pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Kabupaten Poso. Ranperda ini juga dapat meningkatkan kualitas para perangkat desa, karena pengangkatannya dilakukan melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan.

Baca Juga :  Membangun Kabupaten Poso Dengan Sistem Informasi dan Evaluasi

Selanjutnya mengenai Raperda Kabupaten Poso tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif, Pemerintah perlu mengakomodir dan mempertimbangkan semua masukan dan pendapat perihal pengalokasian anggaran dalam rangka perbaikan tempat pengelolaan pembibitan ternak sapi yang ada di Desa Padalembara.

Akhir penyampaiannya, Wakil Bupati menyampaikan pendapat akhir Bupati Poso terhadap 2 (dua) Raperda Kabupaten Poso, yang pada prinsipnya Bupati Poso sependapat dengan Pansus I dan Pansus II, bahwa Ranperda Tentang perangkat desa serta Ranperda tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif telah selesai dibahas, selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sementara Pendapat akhir dari Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Poso, Mengenai 2 (dua) Raperda Kabupaten Poso yaitu Ranperda tentang Penyertaan Modal Kepada Perseroan Terbatas Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah dan Ranperda Tentang Ketertiban Umum, yang disampaikan oleh beberapa fraksi. Dimana semua Fraksi pada Rapat Paripurna tersebut, Menyetujui dan Menerima 2 (dua) Raperda Kabupaten Poso tersebut untuk kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Poso.

Baca Juga :  Bupati Poso hadiri langsung Penetapan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional di Jakarta

Hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Poso  para anggota DPRD Kabupaten Poso, Para kepala OPD Kabupaten Poso, serta undangan lainnya.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image