BERBAGI

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu mengikuti kegiatan Musyawarah Pembangunan Nasional (musrenbangnas) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2019 yang dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Senin (30/4/2018).

Murenbangnas ini sebagai bentuk koordinasi penyelarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam pidato pembuka Musrenbangnas RKP 2019 menjelaskan, bahwa melanjutkan tahun sebelumnya, kebijakan penyusunan RKP 2019 yang mengusung tema Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas. Penyusunan menitikberatkan pada perkuatan pelaksanaan prinsip Money Follows Program melalui pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

Dalam menyusun RKP 2019 ini, Bambang menjelaskan, sedikitnya ada empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, perkuatan perencanaan dan penganggaran dengan menajamkan Prioritas Nasional dan Program Prioritas pada tahun 2019 serta memperkuat koordinasi antara Kementerian-Lembaga dan pusat- daerah.

Baca Juga :  Rapat Teknis LPSE dan FORKOM Pembangunan & SDA Provinsi & Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah

Setelah kegiatan tersebut Bupati Poso kembali mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Program Keluarga Harapan (Rakornas PKH) Tingkat nasional tahun 2018, dengan tema “Social Justice For All”.

Rakornas PKH dibuka oleh Mentri koordinator PMK Puan Maharani di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pada Kamis (3/5/2018). Rakornas PKH itu sendiri menghadirkan 6 Menteri sebagai narasumber masing-masing, yakni Menteri Sosial, Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pendidikan dan Mentri Kesehatan.

Rakornas PKH yang berlangsung sehari penuh ini akan membahas materi yakni: 1. Perspektif Nawacita PKH sebagai epicentrum dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. 2. Trend perencanaan strategi PKH dalam RPJMN 2015-2019.  3. Kebijakan keuangan incusive bagi masyarakat miskin/kurang mampu. 4. Peran strategi PKH dalam meningkatkan kelangsungan pendidikan anak. 5. Kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan dan kesenjangan. 6. Peran strategi PKH dan pencegahan gizi buruk dan stunting.

Sementara itu Menteri Sosial RI, Idrus Marham pada sambutannya mengharapkan motivasi bagi para bupati/walikota dan kepala dinas bahwa dalam menangani dan mengurusi fakir miskin.

Baca Juga :  Logo Resmi HUT Kemerdekaan RI ke-73

“Motivasi kita mengurusi permasalahan sosial, bisa berbuat untuk kemanusiaan, panggilan kemanusiaan yang dilakukan secara ikhlas dan tulus untuk fakir miskin, kita sudah berada pada jalan yang benar dan melakukan secara bersungguh-sungguh untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia,” kata Idrus dihadapan ratusan peserta Rakornas PKH.

Pada kesempatan tersebut Bupati Poso juga menyempatkan diri melakukan silaturahmi dengan sejumlah anggota DPR RI.

Meskipun pertemuan tersebut bukan merupakan agenda resmi, namun dirinya mengaku pertemuan seperti itu penting untuk membangun silaturahmi sebab mungkin ada hal-hal yang perlu dibicarakan terkait dengan pembangunan demi masa depan Tana Poso.

Langkah bijak ini dilakukan Bupati Darmin, mengingat peran anggota DPR RI yang amat strategis dalam mendukung penyerasian dan sinergi program yang diajukan Pemerintah Daerah kepada pemerintah pusat, termasuk berbagai program yang telah diajukan melalui Musrembangnas.

Baca Juga :  Wabup Samsuri Buka Sosialisasi Publikasi Evaluasi dan Laporan Pencapaian TPB SDGs Kabupaten Poso Tahun 2019

“Tidak ada salahnya jika kita melakukan silaturahmi dengan mereka,” Ujarnya.

Menurut Bupati Poso semua kegiatan strategis yang diikutinya pada hakekatnya bermuara pada implementasi Nawacita presiden yang dituangkan dalam berbagai program yang nyata dan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat banyak. Oleh karena itu, mengacu pada arahan Presiden Jokowi pada Musrembangnas dan pokok bahasan pada Rakornas PKH.

Darmin mengaku akan menjabarkan dan mensinergikan hal itu dengan program Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, khususnya kepada OPD pengelolah kegiatan yang berkaitan erat dengan 6 pokok bahasan pada Rakornas PKH dimaksud.

Dirinya sangat berharap dengan terciptanya sinergitas program antara pusat dan daerah sekaligus akan membantu mempercepat penyelesaian permasalahan ataupun kendala yang dihadapi pemerintah utamanya yang berkaitan erat dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat guna menekan angka kemiskinan secara menyeluruh.

“ Dan ini sangat sejalan dengan Visi-Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, “ Jelas Darmin dengan optimis.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image