BERBAGI
alt

Rapat Paripurna Masa Persidangan III tahun 2016 berlangsung di Banua Mpogombo Kantor DPRD Poso, Senin 19 September 2016, dengan membahas tiga rancangan peraturan daerah Kabupaten Poso tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Poso, perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Poso pada perusahaan daerah air minum (PDAM) Kabupaten Poso, dan perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Hal ini sebagaimana dengan ditetapkannya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, daerah kabupaten diberikan otonomi yang seluas-luasnya dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan dan pelayanan masyarakat. “Ini merupakan upaya terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan peran masyarakat serta daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan khas suatu daerah dalam sistem NKRI,” jelas Bupati Poso.

Baca Juga :  Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Poso Dalam Rangka Pembukaan Masa Persidangan I DPRD Kabupaten Poso Tahun 2019.

Dalam rapat paripurna Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu menyampaikan penjelasan secara umum tentang rancangan peraturan daerah (Ranperda), dimana ranperda pembentukan dan susunan perangkat daerah merupakan implementasi dari konsep strategis berlakunya undang-undantg tentang pemerintah daerah dengan memberikan ruang kewenangan bagi daerah untuk melaksanakan urusan di daerah.

Adapun subtansi pengaturan meliputi hubungan pemerintah pusat dan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah, urusan pemerintah, pembinaan dan pengawasan, penataan daerah, perangkat daerah, keuangan daerah dan juga pengembangan demokrasi lokal.Untuk ranperda perubahan atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 tentang penyertaan modal pemerintah daerah kabupaten Poso pada perusahaan daerah air minum Kabupaten Poso telah ditetapkannya undang-undang nomor 12 tahun 2016 tentang APBN-P tahun anggaran 2016 pada Program Pengelolaan Hibah Negara yang mana untuk penyelesaian piutang negara pada PDAM dengan penyertaan modal daerah kepada 107 PDAM di seluruh Indonesia, termasuk PDAM Kabupaten Poso dialokasikan sebesar Rp. 10.034.366.052,03,- (Sepuluh Milyar tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Puluh Dua Rupiah Tiga Sen). Yang mana selama ini PDAM mencicil utang tersebut, dengan adanya kebijakan tersebut maka PDAM dapat memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah.Sementara Ranperda Perubahan ketiga atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai tindak lanjut terbit surat Kementerian Keuangan Cq. Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan nomor S-743/PK/2015 tentang hal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Poso perlu merevisi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 pada Bab XV Retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Baca Juga :  FGD Penyusunan Publikasi Kabupaten Poso Dalam Angka 2018

Pada pembukaan sidang paripurna ini ditandai dengan penyerahan 3 (tiga) ranperda oleh Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu kepada Ketua DPRD Poso Ellen Pelealu,SE yang didamping Wakil Ketua I dan II DPRD Poso sebagai pembahasan selanjutnya untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) definitif.

alt

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image