BERBAGI
alt

Pj. Bupati Poso Drs S.Songgo, MM membuka langsung Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) tingkat Kecamatan Pamona Puselemba Rabu, 10/2 di Tentena Kecamatan Pamona Puselemba Kabupaten Poso. Bupati dalam kesempatan tersebut di dampingi  Ketua DPRD Poso Ester Ellen Pelealu, SE, Kepala Bappeda Poso Purnama Megati, S.Sos, MH, dan beberapa Anggota DPRD Poso lainnya.
Bupati  dalam sambutannya antara lain menyampaikan bahwa,  proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah daerah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), baik di tingkat desa/ kelurahan, tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten, selanjutnya dilanjutkan ke tingkat propinsi dan nasional.
“ Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2010 tentang sistem perencanaan pembangunan daerah pasal 19, ayat (3) menyatakan bahwa, peserta musrenbang kecamatan sekurang-kurangnya terdiri atas unsur pemerintahan desa/kelurahan, lembaga kemasyarakat desa, organisasi sosial/organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat setempat, yang didampingi aparat pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta perempuan,   hal itu menunjukan betapa pentingnya peranan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, karena pembangunan adalah untuk masyarakat, maka mereka secara perwakilan juga terlibat langsung dalam perencanaan. “ Terang Bupati dalam sambutan resminya
   Menurut bupati,  musrenbang tahun 2016 kali ini sangat penting dan strategis karena tahun 2016 selain merupakan tahun pertama pelaksanaan visi misi bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Dikabupaten Poso periode 2016 – 2021, juga merupakan tahun kedua implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, yang telah dijabarkan dalam peraturan pemerintah (pp) nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
“ Untuk itu kita harus benar-benar memperhatikan kewenangan desa sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah tersebut, sehingga tidak akan terjadi tumpang tindih (overlap) dalam pelaksanaan pembangunan di desa.” Katanya.


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here