BERBAGI

Poso- Seluruh Kepala Desa se-Kabupaten Poso, Kamis (24/04) memenuhi undangan dari Pemerintah, dalam hal ini Bupati Poso yang diwakili oleh Wakil Bupati Poso Ir Samsuri Msi, dan didampingi oleh Kepala Bagian Keuangan Kabupaten Poso Albert Pangai, SE untuk mengikuti Sosialisasi Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa tahun anggaran 2014.

Dalam sambutannya, Wabub Samsuri menyampaikan dalam rangka melaksanakan tugas sebagai kewajiban kepala Desa mempunyai tanggung jawab besar dan luar biasa sebagai bentuk pemimpin yang mengedepankan pelayanan prima terhadap masyarakat, dalam hal ini juga sebagai pejabat tertinggi di Desa harus siap menghadapi tantangan peraturan pemerintah yang baru.Manakala pejabat Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola anggaran desa kurang dalam kehati-hatian maka akan berdampak negative dalam hal ini Bupati merasa takut, karena pengetahuan terbatas tentang pengelolaan anggaran banyak pejabat kepala desa dipanggil oleh pihak Kepolisian maupun Kejaksaan. Oleh karena itu dalam menyelenggarakan keuangan Negara harus sesuai prosedur yang ada nanti biar selamat di Dunia dan Akhirat.Tujuan pertemuan ini harapannya bahwa Pejabat di Lingkungan Desa dapat mengelola keuangan sesuai tupoksinya, terbuka terhadap masyarakat dalam penggunaan anggaran, menaati aturan yang telah ditentukan, dan membangun kerjasama yang baikbserta berkoordinasi dengan anggotanya agar terhindar dari perbuatan tindak Pidana Korupsi.“Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya disertai keikhlasan dalam rangka mengabdi pada desanya jangan khawatir Allah akan membalas Rizki pada diri kalian semua. Dalam pekerjaan sebagai Kepala Desa jangan menghitung untungnya dulu jadi bekerjalah dulu pasti keuntungan itu sendiri akan bisa didapatkan pegang teguh dan pahami dengan baik peraturan yang ada.”tegas samsuri.Selanjutnya secara teknis memaparkan melalui materi yang disajikan dalam bentuk konsep menggunakan layar Slide (LCD) untuk mensosialisasikan diantaranya tentang bagaimana Teknis penggunaan angaran dan menyikapi tentang adanya kerentanan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana korupsi dan bagaimana supaya terhindar dari permasalahan tersebut sesuai dengan perundang-undangan yang ada.

Baca Juga :  Pembukaan Musrembang RKPD 2019 Tingkat Kabupaten

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enter Captcha Here : *

Reload Image