Sen02192018

Last update11:51:58 PM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Home BARUGA BARUGA Pemerintahan

Pemerintahan

Diklat Juru Ukur Tanah/Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi

Kegiatan Diklat Juru Ukur Tanah/Asisten Surveyor Kadaster Berlisensi Kerjasama Pemerintah daerah Kabupaten poso Poso dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ATR Provinsi Sulawesi tengah dibuka secara resmi dan ditandai dengan penyamatan tanda peserta kepada perwakilan peserta oleh Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu didampingi kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi sulawesi tengah dan BKPSDM kabupaten poso, bertempat di gedung diklat BKPSDM kabupaten poso jalan tras sulawesi desa maliwuko kecamatan lage, Senin (12/02/18).

Dalam kegiatan diklat tersebut dilakukan Penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah daerah kabupaten poso oleh Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu selaku pihak pertama dengan kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi sulteng Ir. H. Jonahar, ME. Dev, tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Juru Ukur Tanah/Asisten Surveyor Kadaster di Kabupaten Poso Tahun 2018, dan dilanjutkan dengan Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Poso Yan Edward Guluda, SH, MH dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulteng selaku pihak kedua tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pendidikan dan Pelatihan Juru Ukur Tanah/Asisten Surveyor Kadaster di Kabupaten PosoTahun 2018, disaksikan oleh FKPD, para OPD terkait, para peserta diklat dan undangan lainnya.

Dalam laporan kepala BKPSDM kabupaten poso Yan Edward Guluda, SH, MH selaku ketua panitia menyampaikan, adapun sasaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan asisten surveyor kadaster berlisensi adalah dapat memberikan pelayanan dibidang survey dan pemataan yang diindikasikan dengan kemampuan diantaranya memahami ukur tanah, memahami tata cara pendaftaran tanah, memahami kerangka dasar pemantaan, memahami pengelolahan data berkomputer, memahami gambar ukur pengembalian batas, memahami survey kadadteral dan memahami praktek profesional dan etika profesi surveyor.

Yan Edward Guluda, SH, MH juga melaporkan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan selama 15 hari atau 120 jam pembelajaran mulai hari senin tanggal 12 februari sampai dengan 5 maret 2018, dengan jumlah peserta diklat sebanyak 45 orang terdiri dari 40 orang adalah mereka yang telah melalui proses seleksi sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan dalam profesi tersebut dan 5 orang adalah pegawai pemerintah daerah yang bertugas sebagai juru ukur.

Sementara kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi sulawesi tengah Ir. H. Jonahar, ME. Dev dalam sambutannya menyampaikan kegiatan diklat ini baru pertama kali dilaksanakan di kabupaten Poso sehingga nantinya tidak ada lagi kekurangan asisten surveyor kadaster belisensi untuk melayani masyarakat dengan baik, beliau juga katakan ada 80 ribu data pengumpulan pendaftaran tanah pada bulan maret sampai dengan mei dan harus diicapai bulan juni sampai dengan juli 2018 harus selesai pengurusan administrasinya serta pengumpulan data yang yuridis sehingga lebih mudah proses penyelesaiannya, dan ini merupakan program nawacita bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan hanya daerah sulawesi tengah yang dapat melaksanakan kegiatan ini yang dilimpahkan oleh menteri pertanahan RI dan selanjutnya dilimpahkan ke dirjen.

Sementara ditempat yang sama Bupati Poso Darmin Agustinis Sigilipu menyampaikan, dimana tenaga juru ukur tanah baik surveyor kadaster maupun asisten surveyor kadaster berlisensi masih sangat terbatas jumlahnya yang ada di kabupaten poso, oleh karena itu pemda bekerja sama dengan kanwil BPN provinsi sulawesi tengah sepakat menyelenggarakan diklat tersebut.

Darmin Agustinus Sigilipu juga mengatakan, bahwa dalam diklat ini pemda poso dan kanwil BPN provinsi sulawesi tengah akan membekali para pemuda yang yang telah terpilih dengan keterampilan melakukan survey dan pemetaan pertanahan dalam rangka pendaftaran tanah, yang sudah pasti akan menjadi salah satu bekal hidup mereka dalam pengabdian dan pelayanan ditengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara selain itu tentunya secara berkesinambungan akan membantu proses percepatan pendaftaran tanah di kabupaten poso dan akan berdampak bagi kemajuan daerah yang kita cintai. Beliau juga berharap para pimpinan unit kerja atau OPD, dimana mereka bertugas dan pihak BPN kabupaten poso nantinya benar-benar memanfaatkan dan memberikan kesempatan untuk terus mempraktekan dan mempermahir keterampilan yang ditunjang dengan SDM yang mereka dimiliki melaui tugas pengukuran di wilayah kabupaten poso.

Diakhir sambutannya Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu berharap, manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dan ikuti segala ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam proses diklat karena tidak sedikit orang-orang seusia anda yang gagal dalam menggapai cita-cita karena ketidakseriusan dan ketidaktaatan dalam proses diklat, olehnya itu belajarlah dengan giat dan jangan melakukan hal-hal yang dapat merugikan diri sendiri. //ca’/pul

alt

 alt

alt

Penandatanganan MOU antara Kepala Kejaksaan Negeri Poso dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso

Penandatanganan Nota Kesepahaman Kerjasama / Memorandum of Understanding (MOU) antara Kepala Kejaksaan Negeri Poso dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing atas berbagai kegiatan dan program yang berkonsekuensi pada anggaran APBD dan APBN serta jenis-jenis anggaran lainnya. Kamis 8 Februari 2018, bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Poso, Sukarman, SH, MH Kepala Kejaksaan Negeri Poso memberikan sambutan selamat datang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah yang didampingi oleh Para Asisten & Koordinator dari Kajati Sulteng.

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu mengatakan, kerja sama sebagai sebuah konsekuensi logis dalam menerjemahkan terwujudnya good governance (Pemerintahan yang baik) dan clean governance (Pemerintahan yang bersih). Perlu dipahami bersama bahwa dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih diperlukan sikap dan tindakan aparatur yang terhindar dari pelanggaran hukum misalnya penyalahgunaan wewenang tindak pidana korupsi. Karena selaku Kepala Daerah, saya telah memberikan penekanan bahwa aparatur sipil negara hendaklah menghindarkan diri dari berbagai hal yang terkait dengan penyimpangan atau pelanggaran-pelanggaran hukum di dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat termasuk OPD Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kabupaten Poso, ungkap Bupati Poso dalam sambutannya.

Sedangkan dalam sambutan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Sampe Tuah, SH mengapresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso kepada pihak Kejaksaan sehingga dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tim pengaman dan pengawal dari Kejaksaan dapat bekerja sama dengan OPD terkait dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso tanpa ada rasa saling curiga dan menaruh rasa kepercayaan sepenuhnya terhadap pengawalan yang dilakukan oleh Kejaksaan. Kabupaten Poso yang dipimpin oleh Darmin-Samsuri ini memiliki slogan Cerdas sehingga dalam pelaksanaan roda pemerintahannya pun selalu mengupayakan kerjasama yang baik dengan semua pihak.

Melalui nota kerjasama kesepahaman ini kedua belah pihak dapat saling memahami tugas dan fungsi masing-masing sehingga menjadi pedoman bersama untuk mengoptimalkan, meningkatkan kerjasama dan saling koordinasi serta efektivitas dalam pelaksanaan tugasnya. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng yang melakukan kunjungan ke-3 kalinya di Kabupaten Poso ini juga mengajak seluruh stakeholder untuk menyamakan niat dalam bekerja secara jujur, transparan dan kompak sehingga sesuai dengan slogan Bumi Sintuwu Maroso yang berarti bersatu kita kuat lewat kepemimpinan Bupati Darmin Agustinus Sigilipu menciptakan masyarakat yang cerdas dalam kerja nyata.

Dalam pertemuan yang berlangsung dengan akrab ini, dimana sesekali Kajati terlihat bercanda dengan Bupati DAS yang menurutnya adalah Bupati pertama yang ditemui di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, menerima pengalungan enu kalide dan sempat menyaksikan atraksi tarian “Tetomu” tarian penyambutan yang dikawal oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Poso. //ca’/pul

altaltaltalt

Sosialisasi Layanan Klim Otomatis Bagi ASN Yang Memasuki BUP

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Drs. Joksan Lakukua membuka secara resmi Sosialisasi Layanan Klim Otomatis Bagi Aparatur Sipil Negara Kabupaten Poso yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) Tahun 2018 yang diselenggarakan oleh PT. Taspen Palu bekerjasama dengan Bank Syariah Mandiri, Rabu 31 Januari 2018 di Aula Badan Diklat Maliwuko. Kegiatan ini dihadiri oleh Pimpinan Bank Syariah Mandiri Palu yang diwakili oleh Area Customer Financing Manager Abdul Muin, Kepala Kantor PT. Taspen Palu Johan Kathohorit Saija, Kepala BNN Poso, sejumlah Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah seperti Kepala BKPSDM, Kepala Bappelitbangda, Kadis PU & PR, Kadis Pengendalian Penduduk & KB, Sekretaris Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Poso, para kepala-kepala sub bagian kepegawaian dan ASN yang akan memasuki Batas Usia Pensiun (BUP).

Memasuki Pensiun dengan kekurangan dana yang ada tentu menjadi salah satu beban pikiran yang selalu menghantui ASN yang memasuki BUP. Sosialisasi ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan pengalaman bagi kita semua khususnya calon-calon pensiunan di dalam menghadapi permasalahan tersebut dengan solusi yang tepat dari orang yang tepat memberikan penjelasan. Dengan telah ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Kuasa kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk atas nama Presiden menetapkan kenaikan pangkat, pemberhentian dan pemberian pensiun bagi ASN yang berpangkat Pembina Utama Muda Golongan IV/c ke atas, maka BKN dalam hal ini melalui BKPSDM Kabupaten Poso dan PT.Taspen Palu bekerja sama untuk percepatan pelayanan pada ASN golongan I sampai dengan IV yang telah memasuki BUP. Dengan adanya Program Layanan Klim Otomatis ASN yang telah memasuki BUP jauh lebih mudah untuk mengurus Hak Pensiun dan Tabungan Hari Tua-nya melalui berbagai lembaga keuangan dan perbankan yang ditawarkan dalam hal ini bersama Bank Syariah Mandiri.

Dalam kegiatan ini juga PT. Taspen Palu memberikan Kartu Taspen versi mini secara simbolis yang ditujukan kepada ASN Kab. Poso. Kartu Taspen mini maupun besar ini tetap dicetak dengan fungsi yang sama. Hanya saja dengan versi mini tentu akan lebih mobile dan kalau sewaktu-waktu dibutuhkan bisa segera ditunjukkan. Dalam kartu Taspen versi mini ini terdapat 4 simbol yang bertuliskan Tabungan Hari Tua, Pensiun, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang artinya bahwa setiap ASN dapat menggunakannya untuk memperoleh keempat layanan tersebut. Sedangkan pada bagian belakang terdapat barcode yang apabila dscan menggunakan aplikasi taspen mobile akan terbaca data diri dan monitoring tempat pelayanan kesehatan terdekat dari lokasi kita. Sehingga apabila terjadi kecelakaan kerja pada suatu tempat akan dapat segera mencari layanan kesehatan terdekat. Kartu Taspen mini ini merupakan kartu Taspen yang sekaligus menjadi kartu JKK dan JKM.

Diakhir kegiatan ini dibuka kesempatan bagi peserta untuk dapat berpartisipasi secara aktif dalam dialog tanya jawab seputar pelayanan PT. Taspen dan BSM kepada ASN yang memasuki BUP. Sedang untuk memeriahkan kegiatan ini juga diselenggarakan check up kesehatan secara gratis bagi para peserta dan undian doorprize dari BSM dengan hadiah berupa smartphone dan tabungan sebesar Rp 250.000,-. //ca'/pul

alt

 

HUT Dirangkaikan Peresmian Kantor Desa Toini

Poso - Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu meresmikan secara langsung kantor desa toini kecamatan poso pesisir ditandai dengan penandatanganan prasasti, dilanjutkan dengan penggintingan pita yang di rangkaikan dengan hari ulang tahun ke-52 desa toini pada Rabu (24/01/18).

alt

Hadir dalam kegiatan tersebut anggota DPRD kabupaten poso Syarifudin Odjobolo dan Iskandar Lamuka, camat poso pesisir bersama unsur tripika kecamatan, para kepala desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan seluruh warga masyarakat desa toini serta undangan lainnya.

Menurut maneger Bumdes Desa Toini, Sufarman Tondau, ST selaku ketua panitia melaporkan bahwa sumber dana kegiatan kali ini berasal dari hasil badan usaha milik desa (Bumdes) anuntalako desa toini kecamatan poso.pesisir anggaran silfa tahun 2017 serta partisipasi pemerintah dan masyarakat desa toini.

Sementara kepala desa toini sudisman rante dalam sambutannya menyampaikan bahwa lokasi pembangunan kantor desa toini adalah milik Hj. Indo banya yang sudah dihibakan.

Dikatakan bahwa, pengresmian desa toini dirangkaikan dengan HUT ke-54 desa toini sehingga sedikit mengutarakan sejarah desa toini yang dulunya pertama kali dihuni suku pebato (pegunungan) namun karena perubahan akhirnya mereka pindah ditempat lain yang selanjutnya digantikan oleh suku kaili yang berasal dari parigi, tomini dan palu (dipesisir pantai) dengan mata pencaharian bercocok tanam.

"Perubahan demi perubahan tetap saja terjadi dimana dengan banyaknya pendatang dari luar daerah suasana semakin ramai sehingga mereka berjuang dan memohon kepada pemerintah untuk dijadikan perkampungan yang devinitif dibawah kendali kepala kampung dan memohon kembali agar status pemukiman dijadikan kampung untuk dapat mengatur rumah tangga sendiri dan pada akhirnya pertengahan bulan novemver 1963 saat itu bupati poso T. Kaumba yang dihadiri seluruh masyarakat mapane toini sehingga diangkat statusnya menjadi kampung sendiri lepas dari mapane. Dari waktu ke waktu terus bertambah menyusul masuknya pemukiman landangan tonipa tahun 1974 dengan suku jawa dari palopo dan suku bada dari lore selatan, batas desa toini yang dulunya dijembatan manggori pindah dijembatan tonipa terbagi 5 (lima) dusun sehingga landangan, tonipa dimekarkan menjadi satu desa yang devinitif, di tahun 2004 dibentuk menjadi satu desa pemekaran sampai tahun 2007 menjadi satu desa pemekaran yang dinamakan desa Lanto Jaya" jelas Sufarman.

Sementara ditempat yang sama bupati poso Darmin Agustinus Sigilipu dalam sambutannya mengharapkan fasilitas kantor desa yang baru selesai dibangun dengan menggunakan biaya yang tidak sedikit sehingga gedung ini dijaga dan dipelihara serta dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama pemerintah desa dan masyarakat desa toini kecamatan poso pesisir.

"Jadikan bangunan kantor desa yang baru sebagai salah satu aset kebanggaan desa toini yang dibarengi dengan peningkatan pelayanan yang prima bagi masyarakat desa toini, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat kesuburan tanah dan potensi pesisir pantai yang ada dapat menunjang peningkatan pendapatan dan kesejahteraan warga masyarakat desa toini". ungkap Darmin.Agustinus Sigilipu.

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu juga katakan bahwa desa toini merupakan posisi yang strategis dimana terletak dijalur trans poso-palu yang dekat dengan kota poso sehingga memiliki potensi kawasan bernilai ekonomi tinggi yang tentu dilirik pelaku-pelaku usaha misalnya dibidang perikanan dan pertanian, masyarakat toini harus lebih memacu kreativitas dalam meningkatkan SDM agar dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk.kesejahteraan seluruh masyarakat.

"Strategis dan dukungan seluruh stakeholder termasuk.seluruh lapisan masyarakat desa toini sebagai bagian dari elemen masyarakat melalui kerja keras dan kerja cerdas dalam bidang pekerjaan masing-masing merupakan salah satu faktor penunjang mewujudkan bersama masyarakat kabupaten poso menuju kota adipura" ungkap harapan bupati poso Darmin Agustinus Sigilipu.

Diakhir sambutannya Bupati Poso Darmin Agustinus Sugilipu menitip pesan dan menekankan kepada seluruh kepala desa bahwa hindari konflik atau isu-isu propaganda, adu domba manajemen konflik oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang tak ingin melihat poso membangun, poso berubah menjadi poso cerdas (ceria, elok, ramah, damai, adil dan sejahtera) Kita harus kerja dan kerja yg positif, harus begandengan tangan sesuai semboyan kita sintuwu maroso, mari kita bekerja cerdas, inovasi, kreatif dengan pikiran yang sehat demi anak cucu kita kedepan.

Acara dilanjutkan dengan peninjauan lokasi ternak ayam petelur sebanyak.1000 ekor dan ini merupakan salah satu pelaksanaan kegiatan Bumdes dan swakelola bersumber dari dana desa tahun anggaran 2016 dengan jumlah anggaran Rp. 156.544.000,-.

Penyerahan dan Penjelasan 4 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso oleh Wakil Bupati Poso

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si memberikan penjelasan dan sekaligus menyerahkan secara langsung 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Poso dalam Masa Persidangan I, Rabu 24 Januari 2018 bertempat di Banua Mpogombo Siwagi Lemba. Adapun 4 Ranperda tersebut adalah :
1. Penyertaan modal pada PT. Perseroan Terbatas Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi tengah
2. Retribusi Perizinan tertentu
3. Ketertiban Umum
4. Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Dalam Sidang Paripurna yang dihadiri oleh 18 dari 30 orang Anggota DPRD Kabupaten Poso, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Staf Ahli dan Asisten bersama sejumlah Pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah seperti Kepala Dinas Sosial, Kepala BKPSDM, Kepala Badan Kesbangpol dan lain-lain, kali ini sebelum menyampaikan penjelasan terhadap 4 Ranperda tersebut Wakil Bupati Poso menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada Pimpinan dan Seluruh Anggota DPRD Kabupaten Poso atas kerjasamanya yang telah terjalin dengan baik selama ini.

Ir Samsuri juga meminta dukungan dari DPRD Kab Poso untuk dapat bersama-sama melakukan perubahan dan perbaikan di segala bidang Pembangunan dan Pemerintahan untuk mewujudkan Poso yang aman, damai, adil & sejahtera. Sebagai negara Demokrasi, Pemerintah Indonesia menerapkan Teori Trias Politika dimana pembagian kekuasaan (Distribution of Power) pemerintahan menjadi 3 bidang yang memiliki kedudukan sejajar serta adanya koordinasi yang baik antar satu dengan yang lainnya.

Dalam penjelasan Wakil Bupati terhadap Penyertaan modal pada PT. Perseroan Terbatas Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi tengah mengatakan untuk menjamin terlaksananya tertib administrasi & pengelolaan investasi daerah dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan upaya serta mengatasi permasalahan permodalan bagi UMKM, maka pemberian pinjaman Kredit Usaha Rakyat yang belum terjangkau oleh Bank Umum serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah perlu penataan, penyertaan dan penguatan modal pada PT. Sarana Penjaminan Provinsi Sulawesi Tengah.

Sedangkan untuk Ranperda Retribusi Perizinan tertentu, Wakil Bupati menegaskan upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, fungsi pengaturan yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Poso melalui pemberian perizinan tertentu dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan SDA, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
Jenis perizinan tertentu yang dipungut retribusi berdasarkan Peraturan Daerah terdiri dari :
1. IMB dengan perhitungan tarif baru
2. Izin Trayek
3. Izin Usaha Perikanan
4. Izin MempekerjakanTenaga Kerja Asing (IMTA)

Selanjutnya untuk ketertiban umum, kewenangan ketertiban umum diselenggarakan oleh Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah sesuai dengan PP No. 6 Thn 2011 & PP Mendagri No. 40 Thn 2011 di Kabupaten Poso diatur dalam Perda No. 13 Thn 2016 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Perbup No. 46 Thn 2016 yang secara garis besar mempunyai tupoksi diantaranya menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan fasilitasi serta pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Untuk penambahan Objek Retribusi pada jenis Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diantaranya seperti Gedung Aula Hotel Wisata, Gedung Aula Pariwisata Tentena, Cafe Saluopa, Kios Cendramata dan lain sebagainya. Adapun objek retribusi yang akan dihapus pada jenis retribusi pemakaian kekayaan daerah akibat kondisi yang tidak layak atau rusak berat dan atau tidak ada diantaranya seperti mobil box, kantin nelayan, bangunan bidang perikanan semi permanen, bangunan bidang perikanan permanen, dan lain sebagainya.

Adapun 2 (dua) Ranperda Inisiatif DPRD Kabupaten Poso tentang pengendalian ternak sapi dan kerbau betina produktif yang bertujuan diantaranya untuk merumuskan urgensi pengendalian sapi dan kerbau betina produktif bagi kebutuhan masyarakat serta bagaimana mekanisme pengelolaannya di kabupaten Poso serta memiliki jangkauan / ruang lingkup pengaturan dalam pengendalian pemotongan maupun pengendalian lalu lintas atau perdagangan ternak betina produktif.

Ranperda ini memiliki target dan sasaran yang diharapkan dengan ditetapkannya Perda ini Pengendalian Ternak Sapi & Kerbau betina produktif memiliki payung hukum dan jaminan terhadap kepastian hukum.

Sedang penjelasan Ranperda tentang Perangkat Desa dengan diberlakukannya UU No. 6 Thn 2014 yang diikuti dengan terbitnya PP No. 43 Thn 2014 & PP No. 60 Thn 2014 telah membawa perubahan besar dan mendasar kebijakan Pemerintah Pusat terhadap regulasi Pemerintah Desa pada tingkat daerah. Karena berbagai produk hukum terkait dengan Pemerintah Desa dipandang tidak sesuai lagi dengan semangat & filosofi UU No. 6 Thn 2014 beserta perangkat antara pelaksanaannya, mulai dari PP sampai pada Peraturan Mendagri No. 83 Thn 2015.

Salah satu tujuan dari Ranperda ini adalah dapat menegaskan dan memastikan adanya jaminan kepastian hukum pengaturan tentang Perangkat Desa dan karena itu dapat menjamin terciptanya kondisi stabilitas sosial dan politik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Adapun target dan sasaran dari ranperda ini diantaranya adalah memiliki payung hukum serta terciptanya stabilitas sosial, politik & pemerintahan desa. //ca'/pul

alt

Upacara Setiap Tanggal 17 Para ASN Bersama TNI dan Polri

Upacara setiap tanggal 17 bulan berjalan dilaksanakan di alun-alun Sintuwu Maroso, Rabu (17/01/17) berlangsung dengan sederhana dan hikmat, bertindak selaku Komandan Upacara Iptu Arsyad. M. SH. Namun sedikit berbeda dgn tahun-tahun sebelumnya. Pasalnya upacara tujuh belasan kali ini selain pembacaan teks Pembukaan UUD 1945 dan Panca Prasetya Korpri, juga pengucapan Tri Brata Polri. Karena peserta upacara kali ini terdiri dr ASN, TNI, POLRI, anggota DPRD, serta instansi vertikal lainnya.

Hal ini dimaksudkan untuk lebih mempererat hubungan silaturahmi serta membina kebersamaan dan komunikasi yang harmonis antar sesama aparat yang ada guna membangun Kabupaten Poso yg lebih maju ke depan. Wakil bupati Poso Ir. Samsuri. Msi yang bertindak selaku Inspektur Upacara antara lain mengatakan, upacara setiap tanggal 17 yang dikemas secara bersama yang melibatkan seluruh instansi ini sesungguhnya memiliki arti yang amat penting dan strategis untuk mengintrospeksi diri berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, mengingat tanggal 17 merupakan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang harus selalu diingat dan dihargai untuk diisi dengan kegiatan pembangunan melalui tugas dan karya setiap aparatur Pemerintah dengan bertanggung jawab, tegas Wabup Samsuri.

Disamping itu kita perlu terus meningkatkan prestasi kerja serta perlunya sinergitas seluruh aparat dalam melaksanakan tugas sesuai fungsi masing-masing. Sehingga dengan demikian apa yang menjadi harapan bersama untuk mewujudkan Poso Cerdas akan dapat tercapai, jelas Wabup. Karena itu, untuk mencapai prestasi yang optimal kata Wabup Samsuri, disiplin pegawai menjadi hal yang sangat penting.

Wabup juga merasa bangga serta memberi apresiasi dengan pelaksanaan upacara setiap tanggal 17 secara terpadu dan berharap hal itu terus dipertahankan bahkan di tingkatkan. Upacara secara terpadu itu sendiri mulai dilaksanakan pada bulan Juni 2018 sesuai petunjuk Bupati Darmin Agustinus Sigilipu yang dikoordinasikan dengan anggota FKPD dan dalam pelaksanaannya secara bergantian dan dievaluasi langsung oleh bupati agar pelaksanaannya berjalan baik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. //ca’/pul

alt

Serah Terima Jabatan Direktur PDAM

Wakil Bupat Poso menghadiri Serah Terima Jabatan Direktur Perusahaan Air Minum (PDAM) Kabupaten Poso sekaligus menyaksikan penandatangan naskah serah terima jabatan, Jum’at (05/01/2017). Serah terima jabatan dari direktur yang lama Munawir, Sp, MM kepada Ir. H. Isnain T. Karim, MPM, MSi sebagai pejabat sementara direktur yang baru PDAM Kabupaten Poso, dan serah terima jabata serta penandatanganan naskah dilaksanakan di halaman kantor PDAM Kabupaten Poso.

Dalam sambutan tertulis Bupati Poso yang dibacakan Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, MSi menyampaikan, dengan dipilihnya direktur yang baru diharapkan dapat meningkatkan kinerja PDAM kabupaten poso, karena PDAM sebagai badan usaha milik daerah mempunyai peranan penting dan strategis, sehingga dalam pengelolaan dituntut inovasi dan kreatifitas, serta dapat memberikan pelayanan yang baik dengan mendayagunakan potensi sumber daya yang ada, sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan PDAM itu sendiri.

Lebih lanjut sambutan tertulis Bupati Poso bahwa kita semua memahami tugas dan tantangan PDAM Poso kedepan semakin komleks, dengan melihat dan mendengar berbagai masukan bahkan kritikan dari masyarakat yang menginginkan pelayanan yang terbaik yang harus dilaksanakan PDAM sebagai satu-satunya perusahaan penyuplai air minum bersih kepada masyarakat, dan ini merupakan tantangan yang harus mampu dijawab dengan bukti nyata kesungguhan pihak PDAM memperbaiki kinerja sesuai Standar Operasional Procedur (SOP) yang ada serta standar pelayanan mutu yang terbaik agar masyarakat puas menjadi pelanggan.

Diakhir sambutannya Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, MSi mengatakan setiap masukan bahkan kritikan dari masyarakat tentunya harus kita cepat respon dengan langkah-langkah turun langsung kelapangan, jangan hanya menunggu laporan dari bawahan untuk memastikan fakta sebenarnya dilapangan, dan yang terpenting sosialisasi dan pemberitahuan kepada masyarakat, sehingga seluruh pelanggan dapat memahami dan mengerti jika ada perbaikan sementara galian pipa serta kendala teknis lainnya yang bisa menggangu distribusi air ke pelanggan.

Selanjutnya diakhir acara serah terima jabatan dilakukan penyerahan cendera mata dari keluarga besar Dharma Wanita Persatuan PDAM Kabupaten yang diserahkan langsung oleh Ny. Hj. Endang Isnain kepada Ketua Dharma Wanita Persatuan PDAM Kabupaten Poso yang lama Ny. Hj. Betsi Kabilaha, SPd, M.Si. //ca’/pul

alt

Poso target WTP dan Adipura

Mengawali tahun 2018, Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu bersama Wakil Bupati Ir. Samsuri, M.Si memimpin rapat koordinasi bersama seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemda Poso diruang Pogombo, Rabu (03/01/2018).

Dalam rapat ini Bupati Poso menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD untuk lebih cepat dalam memaksimalkan setiap pekerjaan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Target Bupati Poso bersama Wakil Bupati Poso pada tahun ini tidak tanggung-tanggung, yaitu membidik predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) serta penghargaan Kota Adipura. Dua hal tersebut yang menjadi prioritas, sehingga perlu adanya langkah-langkah taktis dan strategis demi tercapainya predikat WTP serta mengajak seluruh element masyarakat untuk bekerja sama, dalam hal ini mengadakan kegiatan Jum'at Pagi Bersih Lingkungan (Jumpa Berlian) demi tercapainya penghargaan Adipura bagi Kabupaten Poso. //ca’/pul

alt

Apel Perdana di Tahun Baru 2018 dirangkaikan dengan Penyerahan Piagam Penghargaan bagi OPD Yang Meraih Target PAD 100% Tahun 2017

Sebagai komitmen dan tanggung jawab bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tadi pagi dilaksanakan apel perdana di tahun 2018 dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso, pada Selasa (2/1/18) di lapangan Alun-alun Sintuwu Maroso Poso. Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilipu bertindak sebagai Pejabat penerima apel.

alt

Bupati Poso dalam arahannya, di Tahun 2018, "Punish and Reward" akan menjadi dasar penilaian terhadap kualitas ASN. Reward akan diberikan, berdasarkan penilaian kinerja demikian juga dengan Punish, akan diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan.

Untuknya ditahun baru ini seluruh ASN harus meningkatkan kinerja lebih dari tahun sebelumnya, sehingga tujuan pembangunan di Kabupaten Poso akan terwujud.


Bupati Poso menambahkan bahwa, Infrastruktur yang selama tahun 2017 telah terbangun,sangat mempengaruhi tampilan kabupaten Poso menjadi lebih indah dan asri.

Mengakhiri arahannya, Bupati Poso menyerahkan piagam penghargaan bagi OPD ; RSUD, Dinas Pendapatan, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas PU, Dinas Penanaman Modal, Dinas Perhububgan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, Bappeda dan BKSDM. Yang meraih 100 persen target penerimaan PAD.

Setelah selasai melaksanakan apel perdana, Bupati bersama Wakil Bupati Poso didampingi oleh Plt. Sekda dan Asisten serta staf ahli dan kepala-kepala OPD bersalaman tangan dengan seluruh ASN sebagai tanda ucapan selamat tahun baru dan semangat untuk bekerja di tahun yang baru.
Poso.

Pelantikan Eselon III dan IV Pemerintah Daerah Kabupaten Poso

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu didampingi oleh Wakil Bupati Poso, Ir. Samsuri, M.Si, Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso Drs. Joksan Lakukua, Kepala BKPSDM Kabupaten Poso, Kepala-kepala OPD, Anggota DPRD Fraksi Golkar Syarifudin Odjobolo, Rektor Unsimar Kisman Lantang, Kasdim 1307 Poso dan Danyon 714 SM Poso. Melantik dan mengambil Sumpah Jabatan, Pejabat Administrator (Eselon III.A & IIIB), Pejabat Pengawas (Eselon IV.A & IV.B), Direktur RSUD Poso, Pejabat Fungsional Auditor, Pejabat Fungsional Kepala UPTD Puskesmas, Kepala TK, SDN, SMPN, Pengawas TK/PAUD, Pengawas SD & Matematika SMP Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso Tahun 2017. Bertempat di gedung Torulemba Rumah Jabatan Bupati Poso (22/12/17).

Sejumlah 200 orang yang dilantik dan diambil sumpahnya, yang menduduki : Auditor sebanyak 10 orang, Kepala TK 1 orang, Kepala SD sebanyak 59 orang, Kepala RSUD 1 orang, Eselon III.A 6 orang, III.B 15 orang, Eselon IV.A 50 orang, Eselon IV.B 17 Orang, Pengawas TK PAUD 5 Orang, Pengawas SD 13 Orang, Kepala Puskesmas sebanyak 2 Orang dan Kepala Sekolah SMP sebanyak 31 orang.

Bupati Poso melalui sambutannya menyatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah yang di laksanakan hari ini, merupakan hal lumrah yang adalah ketentuan dan keharusan sebagai mana aturan yang ada. Guna mendukung kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Poso terutama dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kepada saudara-saudara yang dilantik hari ini, diharapkan agar mengemban tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan harus maksimal, sehingga tujuan pembangunan di Kabupaten Poso dapat terlaksana dengan baik.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Poso menegaskan bahwa Penempatan dan rotasi jabatan di maksudkan untuk memberikan penyegaran bagi para aparatur, agar dapat mengemban tugas lebih baik dan tak henti-hentinya belajar untuk meningkatkan pengetahuan. Karena saudara semua dibutuhkan untuk kemajuan Poso, menerima mandat dari pimpinan, adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan. //ca’/pul

alt

Forum Komunikasi Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa (FKP2BJ) Kabupaten Poso

Kegiatan forum komunikasi pengelolaan pengadaan barang dan jasa (FKP2BJ) kabupaten poso dibuka secara langsung kepala badan pendapatan daerah kabupaten poso Atmajaya Mardjun, S.Sos, MM mewakili bupati poso bertempat di ruang mpogombo kantor bupati poso, pada Rabu (6/12/17). Kegiatan ini diprakarsai oleh bagian unit layanan pengadaan barang dan jasa (ULPBJ) setdakab poso.

alt

"Kegiatan FKP2B kali ini bertujuan menggali dan memperoleh beragam informasi tentang masalah dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di kabupaten poso, mengidentifikasi berbagai strategi dan pilihan-pilihan pemecahan masalah dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah di kabupaten poso dan terwujudnya sinergitas antara pemangku kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di kabupaten poso dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan menuju kabupaten poso yang damai, adil dan sejahtera yang didukung SDM yang andal.dan bermartabat" ungkap Amrullah Malewa, S.Sos selaku panitia pelaksana.

Amrullah Malewa juga melaporkan kegiatan ini diikuti 120 orang peserta diantaranya pejabat pembuat komitmen (PPK), pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), panitia penerima hasil pekerjaan (PPHP) panitia pemeriksa barang, bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu, kelempok kerja (pokja) pejabat pengadaan dan pihak-pihak lain yang terlibat langsung dalam proses pengadaan barang/jasa.

Sementara sambutan tertulis bupati poso Darmin Agustinus Sigilipu yang dibacakan kepala badan pendapatan daerah kabupaten poso Atmajaya Mardjun, S.Sos, MM menyampaikan, keberadaan pengelola barang/jasa merupakan kunci sukses keberhasilan kegiatan pengadaan barang/jasa di kabupaten poso sehingga insan-insan pengelola pengadaan harus terus meningkatkan kompetensinya.

Atmajaya Mardjun juga berharap, melalui forum komunikasi ini dapat meningkatkan komunikasi diantara para pengelola pengadaan barang/jasa dan kemitraan dengan para pemangku kepentingan agar diperoleh satu kesatuan tindak dan sikap dalam mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa sehingga nantinya mampu mengkomunikasikan kepada satuan kerja pengguna layanan diwilayahnya.

Diakhir sambutannya Atmajaya Mardjun, S.Sos, MM kembali berharap agar kegiatan ini dapat menjadi sarana berkomunikasi antara para stake holder yang terkait dengan proses pengadaan barang/jasa pemerintah di kabupaten poso sehingga akan terwujud persamaan persepsi untuk meminimalisir permasalahan yang ada di bidang pengadaan barang/jasa dan visi untuk meeujudkan kabupaten poso yang damai, adil.dan sejahtera dapat tercapai.

Kegiatan kali ini dihadiri sekretaris badan kepegawaian dan pengembangan SDM kabupaten.poso selaku pembawa materi Rulya Alamrie, SH, M.Si, kepala bagian layanan pengadaan barang/jasa setdakab poso Fredrik Noldi Taroreh, ST, para peserta dan undangan lainnya.

Bantuan Kendaraan Angkut Sampah dan Bibit Mangga

Dalam apel bersama di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso  Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu menerima kendaraan angkutan sampah secara simbolis dari PT. Bank Perkreditan rakyat (BPR) Palu Lokadana sebanyak 3 buah kepada pemerintah daerah kabupaten poso sekaligus pendandatanganan berita acara oleh pihak pertama PT. BPR palu loka dana kepada pemerintah daerah kabupaten poso selaku pihak kedua didampingi wakil bupati poso Ir. Samsuri, M.Si serta penyerahan bibit pohon mangga harum manis dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Poso oleh bupati poso kepada para OPD secara simbolis diterima oleh kepala dinas pekerjaan umum dan tata ruang, dinas pendapatan, dinas pendidikan, dinas kesehatan dan dinas kumperindag kabupaten poso dan kantor swasta lainnya, di halaman Kantor Bupati, pada Senin (13/11/2017).

altalt

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu dalam sambutannya mengharapkan, dari kedua jenis penyerahan secara simbolis dapat memotivasi kita semua untuk lebih giat lagi menggerakan seluruh kekuatan untuk meraih cita-cita adipura dimasa yang akan datang, dan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya semoga dengan dukungan ini dapat memacu untuk dapat menata kota poso yang tercinta menjadi kota yang bersih, indah, aman dan damai yang dirindukan oleh semua orang yang pernah tinggal dan singgah di kota ini.

Darmin Agustinus Sigilipu menambahkan diakhir sambutannya, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia baik tingkat provinsi dan kabupaten TdCC, FPDTP dan FBD, para PNS dan non PNS karyawan/karyawati lingkup pemda poso, TNI/Polri bahkan seluruh masyarakat poso yang telah memberikan dukungan atas suksesnya penyelenggaraan even besar TdCC dan FPDTP beberapa hari yang lalu. “Kesuksesan tersebut adalah keberhasilan kita semua seluruh elemen masyarakat poso, sehingga bangga dan bersyukur menyaksikan kedatangan para tamu dari luar yang tiada henti-hentinya berdecap kagum memuji keindahan tanah poso dan keramahan orang-orang poso” ungkapnya.

Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2018

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso dalam rangka Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2018, bertempat di ruang rapat Banua Mpogombo Siwagilemba DPRD Kabupaten Poso, pada Kamis, (09/11/17).

Rapat paripurna DPRD kabupaten poso dibuka langsung oleh wakil ketua DPRD kabupaten poso Suharto Kandar, SE dan dihadiri oleh Kasdim 1307 Mayor inf. Ikbal Makmur, Danyon 714/SM 
Letkol. Inf. Allan Surya Lesmana, S.Sos, Rektor Unsimar Kisman Lantang, SE, M.Si, para asisten dan staf ahli, para kepala OPD dilingkungan pemerintah daerah kabupaten poso, pimpinan lembaga/instansi, tokoh 
masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan undangan lainnya.Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si dalam laporan pengantar nota keuangan rancangan pendapatan dan belanja daerah kabupaten poso tahun anggaran 2018 menyampaikan bahwa rancangan APBD tahun anggaran 2018 mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2018 dengan rancangan anggaran yang secara garis besar dapat disajikan sebagai berikut pendapatan daerah sebesar Rp. 1.295.874.459.585,00,-, terdiri dari PAD sebesar Rp. 114.755.212.463,00,-, dana perimbangan sebesar Rp. 1.033.381.116.000,00,- , lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 147.738.265.122,00,-, sementara belanja daerah sebesar Rp. 1.291.139.593.585,00,- terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 763.708.750.012,00,-, belanja langsung Rp. 527.430.843.573,00,-, serta pembiayaan daerah sebesar Rp. 4.735.000.000,00,- yang sumber pendanaanya berasal dari surplus belanja daerah.Wakil bupati juga katakan kita tidak boleh mengandalkan sumber-sumber pendapatan seperti dana perimbangan dan bantuan keuangan provinsi, kita harus mampu menggali sumber-sumber PAD untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dengan harapan dapat menciptakan kualitas belanja yang lebih produktif maka suatu saat peran APBD sebaga salah satu instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan distribusi pendapatan lebih optimal.

"Kita bersukur bahwa dalam rancangan APBD tahun anggaran 2018 tetap dapat memenuhi amanat kontribusi untuk mengalokasikan anggaran bidang pendidikan minimal 20 % dalam APBD kita 
dan tahun anggaran 2018 penanganan kasus schistosomiasis mendapatkan perhatian pemerintah pusat sebagai tindak lanjut kunjungan lapangan tim schistosomiasis provinsi sulteng kabupaten poso dan sigi ke shanghai republik rakyat tiongkok melalui dana alokasi khusus (DAK) penugasan bidang kesehatan sebesar Rp. 10.813.000.000,-.

Sesuai informasi resmi dari dirjen perimbangan keuangan kementerian keuangan tentang rincian transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN tahun anggaran 2018, ungkap wakil bupati poso bahwa kabupaten poso mendapat dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp. 723.089.621.000.00,- sedangkan dalam rancangan APBD direncanakan sebesar Rp. 719.435.513.000,00,- atau mengalami kenaikan Rp. 3.654.109.000,00,- sedangkan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 43.925.466.000,00,-, dalam rancangan APBD ini sebesar Rp. 31.116.598.000,00,- atau meningkat sebesar Rp. 12.808.868.000,00,-.

Diakhir penyampaiannya Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si katakan, kabupaten poso mendapat mandat dari panglima TNI sebagai pelaksana tentara manunggal masuk desa (TMMD) tahun 2018 yang dipusatkan di kabupaten poso serta menindaklanjuti program kementerian pertanahan dan tata ruang dalam membantu menyiapkan tenaga terdidik bidang pertanahan guna mendukung program serifikasi lahan masyarakat yang belum sempat dibahas dalam KUA-PPAS tahun 2018 karena pemberitahuannya baru di terima setelah KUA-PPAS ditandatangani, dan berharap melalui mekanisme pembahasan bersama FPRD agar hal-hal tersebut dapat dipertimbangkan.

Sebelum rapat ditutup untuk sementara, wakil ketua DPRD kabupaten poso Suharto Kandar, SE mengatakan, rapat akan dilanjutkan esok hari jumat (10/11/17) dalam rangka penyampaian pandangan umum anggota fraksi-fraksi DPRD kabupaten poso terhadap pengantar nota keuangan rancangan APBD kabupaten poso tahun anggaran 2018.Dan acara dilanjutkan dengan penyerahan dokumen pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten poso tahun anggaran 2018 diserahkan langsung wakil bupati poso Ir. Samsuri, M.Si kepada wakil ketua DPRD kabupaten poso Suharto Kandar, SE.

Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2018

Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso dalam rangka Penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2018, bertempat di ruang rapat Banua Mpogombo Siwagilemba DPRD Kabupaten Poso, pada Kamis, (09/11/17).

alt

Rapat paripurna DPRD kabupaten poso dibuka langsung oleh wakil ketua DPRD kabupaten poso Suharto Kandar, SE dan dihadiri oleh Kasdim 1307 Mayor inf. Ikbal Makmur, Danyon 714/SM Letkol. Inf. Allan Surya Lesmana, S.Sos, Rektor Unsimar Kisman Lantang, SE, M.Si, para asisten dan staf ahli, para kepala OPD dilingkungan pemerintah daerah kabupaten poso, pimpinan lembaga/instansi, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan dan undangan lainnya.Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si dalam laporan pengantar nota keuangan rancangan pendapatan dan belanja daerah kabupaten poso tahun anggaran 2018 menyampaikan bahwa rancangan APBD tahun anggaran 2018 mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) dan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2018 dengan rancangan anggaran yang secara garis besar dapat disajikan sebagai berikut pendapatan daerah sebesar Rp. 1.295.874.459.585,00,-, terdiri dari PAD sebesar Rp. 114.755.212.463,00,-, dana perimbangan sebesar Rp. 1.033.381.116.000,00,- , lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 147.738.265.122,00,-, sementara belanja daerah sebesar Rp. 1.291.139.593.585,00,- terdiri dari belanja tidak langsung Rp. 763.708.750.012,00,-, belanja langsung Rp. 527.430.843.573,00,-, serta pembiayaan daerah sebesar Rp. 4.735.000.000,00,- yang sumber pendanaanya berasal dari surplus belanja daerah.Wakil bupati juga katakan kita tidak boleh mengandalkan sumber-sumber pendapatan seperti dana perimbangan dan bantuan keuangan provinsi, kita harus mampu menggali sumber-sumber PAD untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dengan harapan dapat menciptakan kualitas belanja yang lebih produktif maka suatu saat peran APBD sebaga salah satu instrumen pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan perbaikan distribusi pendapatan lebih optimal.

"Kita bersukur bahwa dalam rancangan APBD tahun anggaran 2018 tetap dapat memenuhi amanat kontribusi untuk mengalokasikan anggaran bidang pendidikan minimal 20 % dalam APBD kita dan tahun anggaran 2018 penanganan kasus schistosomiasis mendapatkan perhatian pemerintah pusat sebagai tindak lanjut kunjungan lapangan tim schistosomiasis provinsi sulteng kabupaten poso dan sigi ke shanghai republik rakyat tiongkok melalui dana alokasi khusus (DAK) penugasan bidang kesehatan sebesar Rp. 10.813.000.000,-.

Sesuai informasi resmi dari dirjen perimbangan keuangan kementerian keuangan tentang rincian transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN tahun anggaran 2018, ungkap wakil bupati poso bahwa kabupaten poso mendapat dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp. 723.089.621.000.00,- sedangkan dalam rancangan APBD direncanakan sebesar Rp. 719.435.513.000,00,- atau mengalami kenaikan Rp. 3.654.109.000,00,- sedangkan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 43.925.466.000,00,-, dalam rancangan APBD ini sebesar Rp. 31.116.598.000,00,- atau meningkat sebesar Rp. 12.808.868.000,00,-.

Diakhir penyampaiannya Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si katakan, kabupaten poso mendapat mandat dari panglima TNI sebagai pelaksana tentara manunggal masuk desa (TMMD) tahun 2018 yang dipusatkan di kabupaten poso serta menindaklanjuti program kementerian pertanahan dan tata ruang dalam membantu menyiapkan tenaga terdidik bidang pertanahan guna mendukung program serifikasi lahan masyarakat yang belum sempat dibahas dalam KUA-PPAS tahun 2018 karena pemberitahuannya baru di terima setelah KUA-PPAS ditandatangani, dan berharap melalui mekanisme pembahasan bersama FPRD agar hal-hal tersebut dapat dipertimbangkan.

Sebelum rapat ditutup untuk sementara, wakil ketua DPRD kabupaten poso Suharto Kandar, SE mengatakan, rapat akan dilanjutkan esok hari jumat (10/11/17) dalam rangka penyampaian pandangan umum anggota fraksi-fraksi DPRD kabupaten poso terhadap pengantar nota keuangan rancangan APBD kabupaten poso tahun anggaran 2018.Dan acara dilanjutkan dengan penyerahan dokumen pengantar nota keuangan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten poso tahun anggaran 2018 diserahkan langsung wakil bupati poso Ir. Samsuri, M.Si kepada wakil ketua DPRD kabupaten poso Suharto Kandar, SE.

Upacara Peringatan Hari Pahlawan ke-72

Upacara peringatan Hari Pahlawan ke-72 tahun 2017 di kabupaten poso bertempat di lapangan sintuwu maroso berlangsung dengan hikmat, aman dan tertib, bertindak sebagai Inspektur upacara bupati poso Darmin Agustinus Sigilipu, perwira upacara kapten inf. Lamudele dan sebagai perwira upacara kapten. Czi Muhammad Basir Manra, turut hadir dalam upacara tersebut wakil bupati poso Ir. Samsuri, M.Si, anggota forum koordinasi pimpinan daerah (FKPD) kabupaten poso, rektor unsimar poso Kisman Lantang, SE, M.Si masing-masing bersama isteri, wakil DPRD kabupaten poso Suharto Kandar, SE bersama anggota, para pejabat dilingkungan pemerintah daerah kabuparen poso, unsur kepemudaan KNPI poso, para kepala OPD kabupaten poso serta undangan lainnya, sementara personil upacara dari kesatuan kodim, yonif 714 sm, marinir, polres poso, brimob poso, polisi pamong praja, damkar, dinas perhubungan organisasi kepemudaan, BUMN/BUMD, mahasiswa dan para pelajar tingkat SD, SMP dan SMA.
Dalam amanat menteri sosial RI Khofifah Indar Parawansa disampaikan langsung oleh bupati poso Darmin Agustinus Sigilipu mengatakan, bahwa semangat kebangsaan kita yang juga kita kenang hari ini di hari pahlawan adalah sebuah nasionalisme yang dilandasi oleh kemanusiaan universal bukan nasionalisme yang sempit, sebuah nasionalisme yang oleh Bung Karno diikrarkan bahwa "my nationalism is humanity”. Sebuah nasionalisme yang ditegaskan dalam pidato 1 juni lahirnya pancasila bahwa nasionalisme hanya bisa hidup subur di dalam tamasarinya internasionalisme, internasionalisme dapat hidup subur jikalau berakar dalam buminya nasionalisme.
Diakhir amanatnya bupati poso Darmin Agustinus Sigilipu mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus berjuang, bekerja, berkarya menjadi pahlawan bagi diri sendiri, pahlawan bagi lingkungan, pahlawan bagi masyarakat maupun pahlawan bagi negeri ini.
Selesai upacara bupati poso, wakil bupati poso dan FKPD kabupaten poso menyerahkan bantuan sosial dari pemerintah daerah kabupaten poso bagi keluarga pahlawan dan penyerahan piala juara umum tingkat nasional dalam rangka akarena-3 marching band kompotision 2017 di makassar kepada bupati poso Darmin Agustinus Sigilipu.
Usai pelaksanaan upacara bupati poso, wakil bupati poso, anggota FKPD, rektor unsimar, wakil ketua DPRD bersama rombongan lainnya menuju taman makam pahlawan kawua kecamatan poso kota selatan untuk.mengikuti upacara ziarah nasional, sementara bertindak sebagai inspektur upacara komandan kodim 1307 poso letkol. inf. Dody Triyo Hadi, S.Sos sekaligus meletakan karangan bunga, usai pelaksanaan upacara ziarah nasional dilanjutkan dengan tabur bunga dimakam para pahlawan oleh bupati poso, wakill bupati poso, anggota FKPD diikuti tamu undangan lainnya.
Selanjutnya upacara ziara nasional, bupati poso, wakil bupati poso bersama rombongan menuju dermaga pelabuhan poso dalam rangka mengikuti upacara ziara laut, dan bertindak sebagai inspektur upacara dalam ziarah laut ketua pengadilan negeri poso Moch.Yuli Hadi, SH, MH. Selesai upacara, kembali bupati poso melaksanakan pelarungan bunga dan tabur bunga di laut diikuti wakil bupati poso, anggota FKPD serta undangan lainnya. //ca’/pul

alt

altaltaltalt

Upacara Bendera Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-89 Dirangkaikan Dengan Pembukaan Gala Desa Nasional Tingkat Kabupaten Poso Tahun 2017

Upacara bendera dalam rangka peringatan hari sumpah pemuda ke-89 dirangkaikan dengan pembukaan gala desa nasional tingkat kabupaten poso tahun 2017 dipusatkan di lapangan puselemba tentena kecamatan pamona puselemba berlangsung dengan aman, terib dan hikmat, dan kali ini seluruh tamu undangan yang hadir bahkan peserta upacara menggunakan pakaian adat serta tali bonto dan siga, bertindak sebagai pembina upacara bupati poso Darmin Agustinus Sigilipu.
Selaku pemimpin upacara Jordan Yorry Moula, SH, M.Si, dan pengucap undang-undang dasar tahun 1945 dan pembacaan keputusan kongres pemuda indonesia 1982 dari siswa SMA GKST 1 tentena serta pembacaan deklarasi kebangsaan perguruan tinggi seindonesia melawan radikalisme oleh rektor universitas kristen tentena.

Turut hadir dalam upacara tersebut wakil bupati poso Ir. Samsuri, M.Si, forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten poso, ketua DPRD kabupaten poso Ny. Elen Ester Pelealu, SE, wakil ketua DPRD kabupaten poso Suharto Kandar, SE bersama anggota, para pejabat dilingkungan pemerintah daerah kabupaten poso, tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda serta undangan lainnya. Sementara peserta upacara diikuti oleh TNI/Polri, para pegawai ASN kecamatan pamona bersaudara, purna paskibraka serta siswa-siswi tingkat SD, SMP, SMK/SMA sekecamatan pamona puselemba.

Dalam pidato tertulis menteri pemuda oleh raga republik indonesia dibacakan langsung bupati poso Darmin Agustinus Sigilipu menyampaikan presiden RI yang pertama Bung Karno pernah menyampaikan "jangan mewarisi abu sumpah pemuda, tapi warisilah api sumpah pemuda. Kalau sekedar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan indonesia yang sekarang sudah satu bahasa, satu bangsa dan satu tanah air, tapi ini bukan tujuan akhir". Pesan yang disampaikan ini sangat mendalam khusunya bagi generasi muda indonesia, api sumpah pemuda harus kita ambil dan terus kita nyalakan, kita harus berani melawan segala bentuk upaya yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, kita juga harus berani melawan ego kesukuan, keagamaan dan kedaerahan kita, ego ini yang kadangkala mengemuka dan menggerus persaudaraan kita sesama anak bangsa, kita harus berani mengatakan bahwa persatuan indonesia adalah segala-galanya, jauh diatas persatuan keagamaan, kesukuan, kedaerahan, apalagi golongan. Mari kita cukupkan persatuan dan kesatuan indonesia, stop segala bentuk perdebatan yang mengarah pada perpecahan bangsa, kita seharusnya malu dengan para pemuda 1928 dan juga kepada Bung Karno, karena masih harus berkutat di soal-soal ini, sudah saatnya kita melangkah ketujuan lain yang lebih besar yaitu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.

Diakhir pidatonya bupati poso Darmin Agustinus sigilipu menambahkan pembudayaan dan pengembangan olah raga di masyarakat perdesaan melalui program nasional kemenpora gala desa dengan enam cabang olah raga populer di indonesia seperti sepak bola, bulu tangkis, sepak takraw, bola volly, tenis meja dan pencak silat. Ayo olah raga adalah program gala desa bersifat kompetisi yang dikemas secara profesional dengan melibatkan secara masif dan mengena diberbagai segmen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam berolahraga baik secara individu atau kelompok.

Selanjutnya bupati poso darmin agustinus sigilipu menerima piala dari tim airsoftgun Detasemen Airsoft Sintuwuraya (DAS) poso kepada atas prestasi yang diraih mengikuti kejuaraan airsoftgun piala gubernur cup ke-2 festival olahraga rekreasi nasional ke-4 (fornas) federasi olahraga rekreasi masyarakat indonesia (formi) pada cabang olahraga airsoftgun kategori open turnament 3 on 3 tanggal 22 s.d 24 oktober 2017 di banjarmasin kalsel, dengan menurunkan 2 tim dengan atlit yaitu safri A. bukhori, Yasin lakita, Muhammad putra dan Erwin lakita berhasil menyabet juara 3 terbaik nasional dengan memperoleh medali perunggu dan piala tetap. Acara dilanjutkan dengan penendangan bola pertama oleh Bupati Poso pada pertandingan Sepak Bola antara Tim Sepak Bola dr SMA GKST 2 Tentena VS Tim Sepak bola SMA Negeri 1 Lage didampingi wakil bupati poso, serta Forkopinda kabupaten poso.

Bupati poso Darmin Agustinus Sigilipu dan Dandim 1307 poso Letkol. Inf. Dody Triyo Hadi, S.Sos juga secara langsung memimpin pasukan terbaik baris berbaris terhadap siswa siswi SMA 1 GKST tentena. Dengan rasa gembira dan bangga, tanpa disangka dan diketahui Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu memberikan hadiah 2 (dua) unit sepeda sporty kedua siswa SMA GKST 1 tentena yang bertugas sebagai pengucap pembukaan UUD 1945 dan pembacaan keputusan kongres pemuda indonesia 1928 secara baik dan benar. //ca'/pul

alt


alt

altalt

SOSIALISASI PERATURAN PRESIDEN RI NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilipu dalam hal ini diwakili oleh kepala Bapelitbangda Kabupaten Poso, Suratno SP, M. Si membuka secara resmi Sosialisasi Peraturan Presiden Ri Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengadaan diaula Bapelitbangda Kabupaten Poso, pada Senin (30/11/17).

Dalam sambutannya atas nama Pemerintah Kabupaten Poso mengucapkan selamat datang kepada narasumber bapak Rahsan Mokoginta dari Manado selaku instruktur lembaga pengadaan barang/jasa (LKPP).

Kegiatan sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan secara luas kepada seluruh organisasi Perangkat dilingkungan Pemda kabupaten Poso mengenai segala hal yang berkaitan dengan kebijakan pengadaan barang/jasa dengan harapan dapat menjalankan tugasnya Sesuai dengan ketentuan dan peraturan presiden nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Sosialisasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik Dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat serta meningkatkan iklim investasi yang kondusif dan percepatan pelaksanaan APBD yang berujung pada percepatan pembangunan dikabupaten poso. Diakhir sambutannya Ia mengharapkan sosialisasi ini dapat dipahami dan dimengerti agar kedepannya sebagai abdi negara bisa menjadi aparatur yang profesional dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah.

Rapat Verifikasi Data dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2016

Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu diwakili Staf Ahli Bidang Hukum dan Ham setdakab Poso Rudi R. Rompas, SH, M.Sj membuka secara resmi Rapat Verifikasi Data dan Kecamatan Dalam Angka Tahun 2016 yang diprakarsai oleh bagian Administrasi Data dan Statistik Setdakab Poso, bertempat di ruang Pogombo kantor bupati poso, pada Senin (30/10/17).

Dalam sambutan tertulis bupati poso dibacakan staf ahli bidang hukum dan ham Rudi R. Rompas, SH, M.Si menyampaikan untuk mendapatkan data yang baik dan akurat tentu dibutuhkan verifikasi pengelolaahan data dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena data itu selalu berkembang dan berlaku dinamis mengikuti perubahan-perubahan yang ada dalam satu wilayah organisasi atau lingkungan organisasi.

Dikatakannya, data sangat penting untuk menentukan langkah-langkah strategis di dalam suatu penyusunan laporan yang valid dan akuntabel baik dari setiap organisasi pemerintahan maupun swasta harus memiliki data base yang baik sebagai sumber bahan penyampaian laporan.Diakhir sambutannya Rudi R. Rompas, SH, M.Si mengharapkan data yang diperoleh masing-masing kecamatan sudah sesuai dengan fakta tanpa merekayasa, menambah ataupun mengurangi sehingga data yang terhimpun menjadi acuan pemerintah daerah di dalam mengambil langkah-langkah kebijakan pembangunan, pelayanan pemerintahahan dan sosial kemasyarakatan. Dan untuk camat selaku peserta rapat untuk aktif dan cermat mengikuti jalannya rapat verifikasi sehingga data yang terhimpun dan terverifikasi nantinya akan sama antara pemerintah tingkat kecamatan dengan pemerintah tingjat kabupaten bahkan sesuai dengan data yang ada di BPS poso.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut kepala badan pusat statistik kabupaten poso, para OPD kabupaten poso, para camat dan undangan lainnya.

Kunjungan Pemerintah Kabupaten Bekasi di Kabupaten Poso

Kabupaten Poso mendapat kunjungan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Poso tadi siang dan disambut langsung oleh Wakil Bupati Poso, Ir. Samsuri, M.Si didampingi Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso bersama tokoh-tokoh lintas Agama serta unsur Kesbangpol Kabupaten Poso dan beberapa kepala OPD, (25-10-2017). Penyambutan dilaksanakan dengan adat Pamona.

Pemerintah Kabupaten Bekasi sangat mengapresiasi Pemkab Poso yang telah menyambut secara terbuka serta memberikan waktu juga kesempatan untuk menerima kunjungan Pemkab Bekasi dan ingin menggali hal positif yang bisa dibagikan terkait dengan penyelesaian konflik. Hal yang mendasari Pemkab Bekasi untuk datang berkunjung di Kabupaten Poso adalah ingin mengetahui Penyebab Terjadinya Konflik, Penanganan Selama Konflik, Penanganan Pasca Konflik, Koordinasi antar Istansi selama dan setelah Konflik, Pemberdayaan KOMINDA, FKUB, FPK dan FKDM serta hubungan/Koordinasi Bakesbangpol dengan KOMINDA, FKUB, FPK dan FKDM.
Melalui paparannya, Wakil Bupati Poso menceritakan singkat kronologis terjadinya konflik di Poso. Awalnya Kabupaten Poso sangat aman, misalnya ada kendaraan yang rusak dipinggir jalan, dibiarkan semalamanpun tidak mengapa. Tahun 1998 Pergantian Era, dari Orde Baru ke Reformasi terjadi perkelahian antar Pemuda karena miras, berakibat rusaknya beberapa rumah tinggal. Bulan april tahun 2000 konflik antar masa mengakibatkan rusaknya 1 desa (Lombugia), masuknya kelompok orang saat subuh ke kota untuk mencari oknum. Bulan Mei tahun 2000 terjadi konflik sampai dengan 7 desa di 3 kecamatan, sarana prasarana dan rumah tinggal rusak, terjadi pengungsian besar-besaran dalam daerah dan keluar daerah. Namun oleh Pemerintah Daerah, kondisi seperti ini harus cepat di antisipasi agar segera berakhir karena semua merasakan imbas yang tidak baik dan tidak ada yang diuntungkan, semuanya rugi.
Sambutan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bekasi Drs. H. Akhmad Kosasih. Menceritakan pada awalnya mereka merasa ragu dan berdiskusi panjang mengenai keinginan untuk sharing informasi dengan Pemda Kab. Poso mengingat opini yang berkembang selama ini bahwa poso adalah suatu wilayah yang tidak aman. Mendengar kata Poso saja, membuat merinding dan bukan hanya di Indonesia. Poso sudah dikenal dunia karena masa kelamnya. Namun kami saat ini bisa membuktikan ke mata dunia, bahwa opini itu keliru.. Poso kini, adalah sebuah wilayah di Indonesia yang aman, daerah yang dikenal dengan Sintuwu Marosonya (Persatuan Yang Kuat), makanan yang disuguhkan juga enak-enak. Kami terkesan dengan nasi kuning disini, Karena beda jauh sama yang ada di tempat kami. Disini, nasi kuningnya enak sekali. Bekasi terdapat 5000 perusahaan dan terbesar di Asia Tenggara. Merupakan penyanggah Ibu Kota Negara karena berbatasan langsung dengan jakarta. Terhadap kondisi ini tentunya kami ingin lebih memgantisipasi segala hal yang dapat memicu terjadinya konflik, saat ini kami juga tengah melakukan pengawasan terhadap orang asing. Kabupaten Poso cepat sekali dalam hal pemulihannya, sehingga hal tersebut perlu untuk kami ketahui. Peserta yang mengikuti kunjungan kerja ke Kabupaten Poso berjumlah 25 orang yang terdiri dari unsur Bakesbangpol Kab. Bekasi, Korem 051 Wijayakarta, Polres Metro Bekasi, Kodim 0509 Bekasi, Kejaksaan Negeri Bekasi, BINDA Kab. Bekasi BAIS, Satuam Polisi Pamong Praja, BAPPEDA, FKUB dan Unsur FKDM Bekasi.
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, hal menarik yang ditanyakan adalah bagaimana kiat sehingga Kabupaten Poso bisa cepat menangani konflik. Menjawab pertannyaan tersebut, Wakil Bupati Poso menyatakan bahwa memanfaatkan sumberdaya yang ada, bekerjasama dengan seluruh unsur keamanan, menjalin komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan segera melakukan konsiliasi serta memperkuat FKUB. Pemda Kabupaten Poso membangun pasar yang berada di tengah sehingga dapat diakses bersama, membangun infrastruktur, menambah sarana prasarana bagi peningkatan ekonomi, menambah lapangan pekerjaan serta selalu melibatkan semua pihak dalam suatu kegiatan. Yang utama adalah menciptakan suasana saling percaya dan terus menjalin komunukasi.
Acara ditutup dengan saling bertukar Plakat dan cendra mata antara pamkab Bekasi dan Pemda Poso. //ca’/pul

alt

Kegiatan Fasilitas Standar Pelayanan Minimal (Spm)

Bupati Poso diwakili oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso, Drs. Joksan Lakukua membuka secara resmi kegiatan Fasilitas Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
Peserta yang hadir dalam kegiatan ini Sekretaris Dinas ,Badan dan kepala Sub. Bagian, Bagian Umum dan Kepegawaian pada OPD yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib, berkaitan dengan pelayanan dasar, serta Kasubag dan Staf Bagian Organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabuoaten Poso. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel 77 Poso. Narasumber yang akan memberikan materi Kepala Bagian Pembinaan Kinerja dan Pelayanan Publik, Biro Organisasi Setdaprov Sulteng Irwan, S.Pd., M.Si, dan Kepala Sub Bagian Pelayanan Publik. Deisy J. Rawung, S.Sos., M.AP.


Laporan Panitia Pelaksana yang dibacakan oleh Markarma Lasimpala, SP., MP untuk mewujudkan kinerja Pemerintah Daerah yang optimal dan berkualitas serta terwujudnya peran birokrasi dalam meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah sesuai SPM.
Melalui sambutan Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah yang disampaikan oleh Irwan, S.Pd., M.Si menitikberatkan bahwa kegiatan ini merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemda. Urusan pemerintah wajib dasar yang bermakna bahwa pemerintah wajib untuk memberikan pelayanan publik untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pelayanan bagi masyarakat terhadap Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Ketentraman, dan Urusan Sosial.
Banyak diantara kita yang hanya mengenal nilai sakip, namun sesungguhnya bahwa nilai sakip adalah merupakan alat ukur untuk mengetahui tercapainya visi misi pemerintah terlebih untuk Perencanaan kinerja,.
Dalam sambutan Bupati Poso yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Poso menyampaikan bahwa SPM merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemda dan adalah hak masyarakat yang harus diperoleh secara maksimal.
Fasilitasi percepatan penerapan SPM, guna pertanggungjawaban baik kepada masyarakat dan kepada pimpinan. Hal ini mendesak untuk segera dilaksanakan agar respon cepat dari OPD bisa terlaksana. OPD yang terkait langsung yaitu Pol PP, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, PU dan Bappeda. Urusan wajib yang merupakan pelayanan dasar sehingga harus efisien. Materi dalam kegiatan ini : penjelasan umum kebijakan spm pemerintah dan teknis penyusunan laporan spm.Menutup sambutan Bupati Poso, Drs. Lakukua berharap agar peserta dapat segera merealisasikan apa yang menjadi pembelajaran saat ini. //ca/pul

alt

fasilitasi penanganan bencana berbasis masyarakat Provinsi Sulawesi tengah

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat dengan melakukan langkah-langkah preventif bersama instansi terkait, pihak swasta dan masyarakat lainnya untuk menangani korban bencana secara cepat dan tepat, terpadu, terkordinasi, transparansi dan akuntabilitas serta nondiskriminatif”.

Hal ini disampaikan Wabup Poso Ir Samsuri, M.Si didalam membuka kegiatan fasilitasi penanganan bencana berbasis masyarakat Provinsi Sulawesi tengah di Kabupaten Poso Rabu, (13/09/17) di Hotel 77 Poso.

Acara pembukaan ditandai dengan pemasangan tanda peserta kepada dua perwakilan peserta yang mengikuti kegiatan fasilitasi bencana berbasis masyarakat oleh wabup Poso.


Menurut wabup, wilayah Sulawesi Tengah memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi di Indonesia, terutama gempa bumi karena wilayah ini berada di daerah patahan-patahan rangkaian jalur sesar aktif seperti Palu Koro dan Banggai Sula, Sesar Gorontalo, Sesar Busur Belakang Minahasa dan Sesar Poso. Lanjut wabup, ancaman bencana lainnya yang dapat mengancam kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah adalah bencana akibat hidrometerologi dan biologi serta konflik social yang berlatar belakang perbedaan etnis kelompok kepentingan, agama dan adat istiadat. Menyikapi kondisi ancaman bencana tersebut, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah secara berkelanjutan telah melakukan upaya-upaya pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana khususnya pada status darurat bencana yang berbasis masyarakat.


“Permasalahan yang perlu di evaluasi dan diperbaiki dalam penanganan bencana selama ini diantaranya kesimpangsiuran data dan informasi korban bencana maupun kerusakan yang dapat mempersulit pengambilan kebijakan penanganan darurat. Distribusi bantuan dan pelayanan kurang cepat, kurang merata dan tidak tepat sasaran yang tidak terpantau dengan baik akibat kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat dalam penanganan korban bencana.” Terang wabup.


Sementara itu, Mewakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Drs, Irvan Aryanto, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan fasilitasi penanganan darurat bencana berbasis masyarakat merupakan salah satu kegiatan implementasi program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penanganan darurat bencana di daerah, khususnya di Kabupaten