Sel10172017

Last update12:46:39 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back Home BARUGA BARUGA Pembangunan

Pembangunan

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Tentang Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Poso Tahun 2017

  • PDF

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Poso dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Poso Tahun 2017 menjadi Peraturan Daerah berlangsung di Gedung Siwagi Lemba Jumat 29/9 dipimpin langsung Ketua DPRD Poso Elen Pelealu,SE bersama Ketua DPRD Poso Suharto Kandar dan Darma Mandolu yang dihadiri sejumlah anggota DPRD Poso.
Wakil Bupati Poso Ir, Samsuri yang hadir bersama Plt Sekda Poso Drs, Yoksan Lakukua, para Asisten dan Staf Ahli Bupati Poso beserta segenap Kepala OPD Poso menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja sama kemitraan yang terjalin dengan anggota dewan yang terhormat sehingga agenda penetapan tersebut dapat berlangsung dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama antara pihak legislative dan eksekutif. 
Karenanya wabup mengharapkan kepada seluruh OPD untuk terus meningkatkan kinerjanya, agar di sisa tahun anggaran yang ada, dapat melaksanakan semua program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan sehingga pemanfaatan Anggaran Pada APBD Induk maupun Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dapat berjalan secara optimal, efektif dan efisien yang kesemuanya itu demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Sintuwu Maroso tercinta.
Rapat Paripurna yang berlangsung dalam masa persidangan III DPRD Kabupaten Poso tahun 2017 dengan agenda penetapan perubahan APBD Tahun 2017 tersebut juga dihadiri Anggota FKPD Poso diantaranya Kajari Poso, mewakili Dandim 1307 Poso, Wakapolres Poso, Rektor Unsimar Poso Kisman Lantang, SE, MM serta undangan lainnya. Dalam kesempatan tersebut juga dibacakan hasil ketetapan ranperda perubahan 2017 menjadi perda perubahan 2017 oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Putera Botilangi SE, M.Si dihadapan sidang dewan terhormat. //ca’/pul

alt

Kota Poso Masuk Lokasi Sasaran Pemetaan Profil Target Khalayak, Media, dan Program Prioritas dan Kebijakan Pemerintah 2017

  • PDF

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dibawah Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik bekerjasama dengan PT. Properindo Jasatama menyelengggarakan Focus Group Discussion (FGD) Daerah tentang Pemetaan Khalayak, Media, Program Prioritas dan Kebijakan Pemerintah Tahun 2017 di aula Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (kominfosan) Kabupaten Poso, pada Selasa (26/9/17).

Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Bupati Poso, Darmin Agustinus Sigilupu yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Poso, Drs. Syahrur, MM, dan dihadiri oleh beberapa OPD yang ada di Poso untuk menjadi nara sumber, serta wakli dari Direktorat Komunikasi Publik, Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi,  Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Mulyani dan Lida Noor Meitania.

FGD  dipimpin oleh Moderator dan co-moderator dari tenaga tim ahli, yaitu Dr. Indiwan Seto Wahjuwibowo, Msi, peneliti/dosen/researcher Universitas Multimedia Nusantara yang memaparkan kajian dan FGD pemetaan Komunikasi dan Kementerian Kominfo. Seluruh wakil dari OPD yang hadir pun diminta untuk memaparkan program dan isu-isu strategis masing-masing.  Selain kepada OPD Poso, Tim ini juga melakukan survey dan interview kepada masyarakat poso secara random selama dua hari, sejak Senin, (25/9/17)

.Kota Poso terpilih sebagai salah satu dari sepuluh daerah di Indonesia sebagai lokasi sasaran pemetaan profil target khalayak, media, dan program prioritas  dan kebijakan pemerintah tahun 2017. Sembilan Daerah lainnya adalah Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, Kampung Ujoh Bilang Mahakam Hulu Kaltim, Kecamatan Nunukan Kaltara. Kecamatan Melonguae, Kepualauna Talaud Sulut, Kota Atambua, Belu NTT, Kota Jayapura Papua, Jakarata Utara dan Selatan DKI Jakarta, Kota Banda Aceh, Aceh, dan Kabupaten Pemekasan Jawa Timur.

Fasilitasi Penanganan Bencana Berbasis Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah

  • PDF

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakat dengan melakukan langkah-langkah preventif bersama instansi terkait, pihak swasta dan masyarakat lainnya untuk menangani korban bencana secara cepat dan tepat, terpadu, terkordinasi, transparansi dan akuntabilitas serta non diskriminatif”. Hal ini disampaikan Wabup Poso Ir Samsuri, M.Si didalam membuka kegiatan fasilitasi penanganan bencana berbasis masyarakat Provinsi Sulawesi tengah di Kabupaten Poso Rabu, 13/09/17 di Hotel 77 Poso. Acara pembukaan ditandai dengan pemasangan tanda peserta kepada dua perwakilan peserta yang mengikuti kegiatan fasilitasi bencana berbasis masyarakat oleh wabup Poso.


Menurut Wabup, wilayah Sulawesi Tengah memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi di Indonesia, terutama gempa bumi karena wilayah ini berada di daerah patahan-patahan rangkaian jalur sesar aktif seperti Palu Koro dan Banggai Sula, Sesar Gorontalo, Sesar Busur Belakang Minahasa dan Sesar Poso. Lanjut wabup, ancaman bencana lainnya yang dapat mengancam kehidupan masyarakat Sulawesi Tengah adalah bencana akibat hidrometerologi dan biologi serta konflik social yang berlatar belakang perbedaan etnis kelompok kepentingan, agama dan adat istiadat. Menyikapi kondisi ancaman bencana tersebut, Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah secara berkelanjutan telah melakukan upaya-upaya pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana khususnya pada status darurat bencana yang berbasis masyarakat.
“Permasalahan yang perlu di evaluasi dan diperbaiki dalam penanganan bencana selama ini diantaranya kesimpangsiuran data dan informasi korban bencana maupun kerusakan yang dapat mempersulit pengambilan kebijakan penanganan darurat. Distribusi bantuan dan pelayanan kurang cepat, kurang merata dan tidak tepat sasaran yang tidak terpantau dengan baik akibat kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat dalam penanganan korban bencana.” Terang wabup.


Sementara itu, Mewakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sulawesi Tengah Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan Drs. Irvan Aryanto, M.Si menyampaikan bahwa kegiatan fasilitasi penanganan darurat bencana berbasis masyarakat merupakan salah satu kegiatan implementasi program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulawesi Tengah untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas penanganan darurat bencana di daerah, khususnya di Kabupaten Poso. //ca’/pulaltaltalt

Seminar Laporan Akhir Pembangunan Jembatan Kabose

  • PDF

Wakil Bupati Poso menghadiri sekaligus membuka secara resmi Seminar Laporan Akhir Study kelayakan atau Feasibility Study ( FS ) Jalan Kabose dan Laporan Akhir FS Jembatan dan Laporan antara Detail Engineering Design ( DED ) Jalan Kabose yang diprakarsai dinas PU dan penataan ruang kabupaten poso,bertempat di Aula dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang kabupaten poso Selasa, 12/09/17. Turut hadir dalam seminar tersebut wakil ketua DPRD kabupaten poso Suharto Kandar, SE, anggota DPRD komisi III Sarifudin Odjobolo, kepala badan lingkungan hidup murniati Potosi, SP, M.Si, Sekretaris DPRD Putra Botilangi, lurah kayamanya Hasanudin, lurah bonesompe Ruslam Mustafa, S.Sos, para konsultan CV. Geocentris Consultant, serta dinas terkait lainnya.

Diawali laporan pengantar kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten poso Dr. H. Faidul Keteng, ST. M.Si, MT menyampaikan proyek ini memakan dana yang cukup besar sehingga perlu diperhatikan amdal dan amdalin dan diusahakan bulan ini bisa diusulkan kepusat yaitu kementerian PUPR sehingga bisa di anggarkan di tahun 2018. Faidul Keteng juga katakan pembiayaan tidak mengganggu APBD DAU akan tetapi menggunakan APBN DAK, dan kepada konsultan memperhatikan studi kelayakan pembangunan jembatan kabose karna merupakan suatu tahap awal yang sangat penting sehingga dapat menghasilkan rekomendasi perlu tidaknya proyek dikaji dan dilanjutkan ketahap berikutnya.

Sementara Wakil Bupati Poso Ir. Samsuri, M.Si dalam sambutannya menyampaikan ini merupakan agenda yg sangat penting bagi kabupaten poso dan merupakan mimpi kita bersama karena pembangunan jembatan kabose sektor prasarana jalan yang merupakan urat nadi dalam pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten poso. Ir. Samsuri, M.Si juga katakan pembangunan jembatan kabose memerlukan biaya yang sangat besar dan pembangunannya dibuat dengan konsep yang bagus pula. Diakhir sambutannya Ir. Samsuri, M.Si mengharapkan agar para peserta seminar memahami serta mendalami masalah pembangunan jembatan kabose dan memberikan pikiran-pikiran yang positif sehingga terlaksana dengan baik.

Dan acara dilanjutkan dengan pemaparan FS jalan kabose dan FS jembatan oleh konsultan dan dilakukan dengan tanya jawab yang dilaksanakan kurang lebih 2 jam dan menghasilkan beberapa kesimpulan diantaranya pembuatan jembatan kabose 100 m dua alur dua jalur, pasang sprit 30 m kiri + 30 m kanan, tanggul panjang sungai dari kayamanya dan bonesompe, hasil analisis ekonomi biaya konstruksi dengan biaya 130 milyar rupiah (jembatan + tanggul sungai +spit jembatan) dan BEP 6 tahun 4 bulan.//ca/pul

altalt

Sosialisasi Keunggulan Teknologi Informasi dan Komunikasi

  • PDF

Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan sosialisasi keunggulan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk kebaikan masyarakat di Siuri pada Rabu (6/9/17).

Kegiatan ini sebagai upaya sosialisasi tentang bagaimana pemanfaatan TIK untuk mendukung pembangunan dan pemasaran sumber daya alam atau atau hasil bumi yang dimiliki daerah.

Gubernur Sulawesi Tengah diwakili Kepala Dinas Kominfo Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah Mohammad Nizam, MH membuka sekaligus memberikan sambutan kepada seluruh undangan dan peserta yang hadir.

Didalam sambutan Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawsei Tengah, mengatakan jika semua petani dan masyarakat dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dengan baik sebagai sarana untuk mendukung pekerjaan sehingga kendala yang dihadapi akan semakin mudah teratasi. Seperti mengetahui tentang standar harga normal nasional hasil bumi, sehingga menghindari para tengkulak yang ingin menguasai pasar yang dapat merugikan para petani, karena petani itu sendiri tidak mendapatkan informasi harga standar yang sebenarnya.

Sementara Bupati Poso, diwakili oleh Kepala Dinas Kominfo dan Persandian Kabupaten Poso, Drs. Syahrur, MM dalam sambutannya mengatakan Pemerintah Derah Kabupaten Poso sangat merespon kegaiatan ini. Dirinya berharap kegiatan ini agar bisa direncanakan untuk dilaksanakn diseluruh wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Poso yang masuk dalam wilayah pegunungan atau ketinggian. Karena wilayah tersebut merupakan kantong-kantong produksi petani yang ada di poso yang saat ini masih belum semua dapat mengetahui kemudahan teknologi informasi melalui internet.

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini dihadiri oleh camat Pamona barat, kepala desa,tokoh masyarakat serta para masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.

alt