Sab04192014

Last update08:13:03 AM GMT

Font Size

Profile

Menu Style

Cpanel
Back BARUGA BARUGA Pemerintahan SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERIZINAN

SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERIZINAN

Poso- Bupati Poso diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan HAM Setdakab. Poso Nolly L.R. Tandawuya, SH buka kegiatan Sosialisasi Tata Cara Peraturan Perundang-undangan Perizinan/Non-Perizinan dan Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), bertempat di Hotel Alugoro Poso Selasa 13/03 .
Dalam Sambutan tertulis Bupati Poso yang disampaikan Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan HAM Setdakab. Poso Nolly L.R. Tandawuya, SH menyampaikan bahwa Upaya Pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang optimal menjadi sangat penting untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan pelayanan publik memiliki implikasi yang sangat luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pelayanan publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh dari pemerintah dan harus dilakukan secara terus menerus, berkelanjutan dan dilaksanakan oleh jajaran aparatur pemerintah daerah, baik diprovinsi,Kabupaten maupun di Kota. 
Lanjut dikatakan dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik dan perbaikan iklim usaha investasi daerah khususnya dibidang administrasi perizinan di daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Poso memandang perlu untuk segera melakukan kegiatan sosialisasi tata cara peraturan perundang-undangan perizinan/non-perizinan dan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di daerah Kabupaten Poso, melalui penyelenggaraan sosialisasi ini pada akhirnya diharapkan nantinya akan diperoleh hasil informasi untuk berbagai kebijakan dan masukan dalam mengembangkan pelayanan terpadu satu pintu di daerah. 
Diakhir sambutannya Bupati berharap dengan sosialisasi ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman tentang kebijakan dan sistem penyelenggaraan PTSP dan Insya Allah apa yang menjadi upaya kita bersama ini kiranya mendapat ridho dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Sementara itu pada kesempatan yang sama Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Ramli Sanudin, SE, M.Si dalam sambutannya mengatakan bahwa berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2006 tentang Paket kebijakan perbaikan iklim investasi, maka Kementrian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri No.24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Permendagri No.20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata kerja unit Pelayanan Perizinan Terpadu di daerah yang pada prinsipnya mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk membentuk kelembagaan PTSP di daerah. 
Lanjut, PTSP adalah merupakan penyelenggara pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan yang berkaitan dengan berusaha di daerah dimulai dari tahap permohonan sampai ketahap penerbitan dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu tempat. Dengan konsep ini, pemohon cukup datang kesatu tempat dan bertemu dengan petugas PTSP saja. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non-perizinan yang berkaitan dengan berusaha pada kelembagaan PTSP menjadi lebih baik, sehingga dengan demikian tujuan pembentukan PTSP dapat tercapai yaitu untuk memberikan pelayanan penerbitan perizinan dan non-perizinan yang cepat, murah, sederhana, transparan, akuntabel, tidak diskriminasi, dan terhindar dari unsur KKN.
Dalam laporan panitia kegiatan yang dibacakan Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Poso Arif Tanda, SE mengatakan maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini adalah sebagai upaya untuk membangun kesamaan Presepsi tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang merupakan bagian yang terpenting, sementara untuk tujuan pelaksanaan sosialisasi PTSP ini adalah untuk mencapai Sinegritas dalam pelaksanaan PTSP baik yang dilakukan oleh daerah kabupaten/kota dan pemerintah provinsi, melalui penguatan komitmen dan langkah strategis pengembangan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dalam upaya peningkatan efektifitas dan kinerja dalam pelaksanaan pelayanan kearah yang lebih baik, sehingga PTSP dalam meningkatkan iklim usaha dan investasi yang konduktif di daerah dapat tercapai.
Hadir pada kegiatan tersebut para pejabat dilingkungan Pemda Poso,Kepala SKPD yang tergabung dalam Tim Teknis PTSP,Perwakilan dari Kadin, Gapensi, Aspekindo,serta undangan lainnya.